5 Saran Dino Patti Djalal untuk Prabowo Soal Kunjungan Luar Negeri, Nomor 4 Paling Mengejutkan

HALLONEWS.ID – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menjadi sorotan setelah menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo Subianto terkait frekuensi kunjungan luar negeri yang dinilainya cukup tinggi sejak awal masa pemerintahan.

Melalui unggahan video di media sosial, Dino menilai perjalanan internasional kepala negara perlu dilakukan secara lebih selektif dan efisien.

Menurutnya, biaya kunjungan luar negeri yang melibatkan rombongan besar dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk setiap perjalanan.

Salah satu saran utama yang disampaikan adalah memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi seperti video call, konferensi daring, atau telepon untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.

Dino menilai metode tersebut dapat menjadi alternatif efektif tanpa harus selalu melakukan pertemuan tatap muka.

Selain itu, ia mengusulkan agar Presiden memanfaatkan forum-forum internasional untuk melakukan lebih banyak pertemuan bilateral sekaligus. Dengan cara ini, agenda diplomasi dapat berjalan lebih efisien dari sisi waktu maupun anggaran.

Dino juga menekankan pentingnya perencanaan kunjungan luar negeri yang lebih matang dan transparan.

Menurutnya, publik perlu mendapatkan informasi lebih awal mengenai tujuan dan agenda kunjungan presiden sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan.

Saran berikutnya adalah memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Langkah ini dinilai dapat tetap menjaga hubungan diplomatik sekaligus mengurangi biaya perjalanan.

Terakhir, Dino mendorong agar sebagian misi diplomatik yang bersifat teknis dan taktis lebih banyak ditangani oleh Menteri Luar Negeri.

Dengan demikian, tugas diplomasi dapat berjalan efektif tanpa harus selalu melibatkan presiden secara langsung.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Ia juga meluruskan anggapan mengenai biaya perjalanan luar negeri Presiden.

Menurut Teddy, apabila terdapat kelebihan biaya dalam kunjungan luar negeri tertentu, biaya tersebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo dan tidak dibebankan kepada negara.

Perdebatan mengenai efektivitas kunjungan luar negeri presiden pun kini menjadi perhatian publik.

Di satu sisi, diplomasi langsung dianggap penting untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Namun di sisi lain, efisiensi anggaran dan transparansi perjalanan juga menjadi tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat. (min)