JK Soal Rencana Prabowo Jadi Juru Damai AS-Israel vs Iran: Niat Baik, Tapi Medannya Berat
Inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran dinilai sebagai langkah diplomatik berani. Namun, Jusuf Kalla mengingatkan, realitas geopolitik global tak sesederhana idealisme perdamaian.
HALLONEWS.ID – Langkah diplomatik Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia menjadi fasilitator perdamaian dalam konflik Amerika Serikat–Israel melawan Iran mendapat respons beragam di dalam negeri.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, memandang inisiatif tersebut sebagai niat mulia, namun sarat tantangan geopolitik yang tidak ringan.
“Konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia bukan persoalan sederhana yang bisa diselesaikan melalui pendekatan normatif,” katanya dalam keterangan pada Minggu (1/3/2026).
Ia menilai realitas politik global saat ini masih sangat dipengaruhi dominasi Amerika Serikat, sehingga ruang gerak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki keterbatasan objektif.
Ia mencontohkan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel yang hingga kini belum menemukan titik temu permanen.
“Dalam konteks itu, saya menilai upaya mediasi terhadap eskalasi yang lebih luas—yang kini melibatkan Iran—jelas jauh lebih kompleks,” ujarnya.
JK juga menyinggung posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah kerja sama strategis dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan.
“Dalam situasi demikian, kami mempertanyakan efektivitas Indonesia jika harus menjadi penengah dalam konflik antara kekuatan yang secara politik dan ekonomi tidak seimbang,” ucapnya.
Di sisi lain, JK menggarisbawahi potensi dampak langsung terhadap perekonomian nasional apabila konflik terus meluas.
Ia memprediksi lonjakan harga minyak dunia sebagai konsekuensi paling cepat terasa. Gangguan jalur logistik internasional, khususnya dari kawasan Timur Tengah ke Asia Tenggara, juga berpotensi menekan stabilitas perdagangan.
“Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dari kawasan Timur Tengah menjadi faktor krusial,” jelasnya.
“Jika pasokan terganggu, tekanan terhadap APBN dan stabilitas energi nasional dinilai tak terhindarkan,” tambahnya.
JK mengingatkan agar pemerintah berhitung cermat terhadap skenario terburuk apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan sikap
resmi pemerintah menyusul meningkatnya eskalasi militer di Iran yang dilaporkan melibatkan Israel dan Amerika Serikat.
Pemerintah menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan jalur dialog demi mencegah konflik semakin meluas.
Dalam pernyataan resminya, Kemlu menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme damai.
Presiden Prabowo, lanjut Kemlu, menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.
Bahkan, apabila kedua pihak sepakat, Presiden RI menyatakan bersedia melakukan kunjungan langsung ke Teheran guna memfasilitasi dialog dan membuka ruang mediasi. (fer)
