Prabowo Siapkan WFH dan Kerahkan Kampus, Strategi Besar Tekan BBM di Tengah Harga Minyak Melonjak

Langkah cepat Prabowo menghadapi lonjakan harga minyak: dari kampus hingga WFH, sinyal perubahan besar konsumsi energi nasional.

Kamis, 19 Maret 2026 - 22:12 WIB
Prabowo Siapkan WFH dan Kerahkan Kampus, Strategi Besar Tekan BBM di Tengah Harga Minyak Melonjak
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet membahas strategi penghematan BBM dan kebijakan WFH di tengah kenaikan harga minyak dunia. Foto: Dokumen Setneg for Hallonews

HALLONEWS.ID — Lonjakan harga minyak dunia mulai memaksa pemerintah berpikir lebih cepat dan lebih strategis. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin Indonesia sekadar bereaksi ketika tekanan sudah terasa. Ia memilih bergerak lebih awal—menggabungkan kekuatan riset kampus dan perubahan pola kerja masyarakat. Langkah ini menjadi sinyal bahwa isu energi kini berada di garis depan kebijakan nasional.

Dalam rapat di Istana Negara, Prabowo meminta perguruan tinggi di seluruh Indonesia segera melakukan kajian cepat yang bisa langsung diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Tidak ada ruang untuk kajian yang berlarut-larut.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan arahan tersebut.

“Kita diminta mengkaji ya intinya… kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dilakukan efisiensi, penghematan. Karena ini harga bahan bakar, harga minyak dunia masih tinggi, tentu kita tidak boleh lengah,” ujar Brian di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, kampus kini tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai motor solusi cepat bagi negara.

“Bapak Presiden meminta kami dari Perguruan Tinggi melakukan kajian secara cepat… sehingga bisa memberikan penghematan terhadap BBM, baik itu impor maupun yang di dalam negeri,” lanjutnya.

Targetnya jelas: hasil kajian diharapkan rampung pada April 2026 dan segera menjadi dasar kebijakan lintas kementerian.

Salah satu fokus utama adalah menekan ketergantungan terhadap impor BBM, terutama solar yang selama ini menjadi beban besar anggaran negara.

Potensi efisiensinya sangat signifikan. “Dengan penghentian impor solar dapat menghemat sekitar Rp25 triliun,” ungkap Brian.

Angka tersebut bukan sekadar penghematan, tetapi juga ruang fiskal baru di tengah ketidakpastian global.

Namun arah kebijakan ini tidak berhenti pada efisiensi semata. Pemerintah mulai mendorong perubahan yang lebih mendasar dalam sistem energi nasional.

Prabowo, kata Brian, bahkan menginginkan agar Indonesia secara bertahap meninggalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan beralih ke energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus,” katanya.

WFH: Strategi Sederhana, Dampak Besar

Selain pendekatan struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH).

“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Skema yang disiapkan adalah satu hari bekerja dari rumah dalam lima hari kerja, dan akan berlaku tidak hanya bagi aparatur sipil negara, tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah.

Di balik kebijakan ini, terdapat logika sederhana: semakin sedikit mobilitas, semakin kecil konsumsi BBM.

“Penghematannya cukup signifikan, 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga.

Jika diterapkan secara luas, kebijakan ini berpotensi mengubah pola konsumsi energi nasional hanya dari perubahan kebiasaan kerja.

Mulai setelah Lebaran, Menyesuaikan Situasi Global

Pemerintah merencanakan kebijakan WFH ini mulai diterapkan setelah Lebaran 2026. Namun implementasinya akan bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan global.

“Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga.

Durasi penerapan akan sangat bergantung pada harga minyak dunia, kondisi geopolitik, hingga potensi krisis global.

Dengan kata lain, kebijakan ini bisa menjadi langkah jangka pendek—atau justru menjadi pola baru dalam sistem kerja nasional.

Dalam Sidang Kabinet sebelumnya, Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam menghadapi situasi global.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang proaktif… kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman,” tegasnya.

Pernyataan ini memperjelas arah kebijakan pemerintah: tidak menunggu krisis datang, tetapi mengantisipasinya sejak dini.

Jika dirangkai, seluruh langkah ini membentuk satu strategi besar. Kampus digerakkan untuk menghasilkan solusi cepat. Energi fosil mulai dikurangi. Mobilitas ditekan melalui WFH. Ketergantungan impor dipangkas.

Semua mengarah pada satu tujuan: menciptakan sistem yang lebih efisien, mandiri, dan tahan terhadap gejolak global.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia, Indonesia tidak hanya berupaya bertahan—tetapi mulai menata ulang cara menggunakan energi. (ren)