Komisi II DPR Sebut Rencana Prabowo Pangkas Gaji Pejabat Sinyal Hadapi Krisis Global
Komisi II DPR menilai rencana Presiden Prabowo memangkas gaji pejabat negara merupakan sinyal positif untuk menghadapi potensi krisis akibat konflik geopolitik global.
HALLONEWS.ID — Komisi II DPR RI menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat negara, termasuk menteri, wakil menteri, hingga anggota DPR, merupakan langkah positif dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu akibat konflik geopolitik internasional.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran memang diperlukan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi global yang berpotensi terdampak konflik internasional, khususnya perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurut Rifqi, rencana pemotongan gaji pejabat negara tidak hanya sekadar penghematan anggaran, tetapi juga menjadi sinyal dari pemerintah kepada masyarakat agar mulai bersiap menghadapi kemungkinan krisis ekonomi global.
“Tentu saja bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujar Rifqi di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai efisiensi anggaran harus dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan setiap anggaran pemerintah memiliki hasil yang jelas dan berdampak langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, jika pemerintah serius ingin melakukan pemotongan gaji pejabat negara, kebijakan tersebut tidak harus melalui revisi undang-undang, melainkan cukup melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.
Namun demikian, Rifqi mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan efisiensi harus menyasar pada pos-pos yang tepat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet di Istana Negara menyampaikan rencana penghematan anggaran, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat negara, sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap kondisi global dan upaya penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Prabowo juga mencontohkan sejumlah negara yang telah melakukan langkah serupa, seperti pengurangan gaji pejabat dan penerapan kebijakan kerja dari rumah untuk menghemat energi dan anggaran negara. (agn)
