Hadapi El Nino dan Krisis Global, Kementan-DPR Siapkan Strategi Pangan

HALLONEWS.ID — Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, dan dampak perubahan iklim.

Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa sektor pangan nasional menunjukkan kinerja positif, ditandai dengan pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras para petani.

“Melalui arahan Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras petani, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton atau 13,29% berdasarkan data BPS,” ujar Amran dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, stok beras dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga 10–11 bulan ke depan, meski ada potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah dan prediksi El Nino dalam enam bulan mendatang.

Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, kerbau, ayam, telur, dan gula pasir juga dalam kondisi mencukupi.

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan, Kementan telah menginstruksikan langkah antisipatif kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026.

Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.

Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.

Di sisi produksi, Kementan terus mendorong program prioritas seperti cetak sawah, optimasi lahan, pengelolaan air, konservasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menyalurkan 171 ribu unit alsintan pada periode 2024–2025, dengan target tambahan 37 ribu unit pada 2026.

Sementara itu, infrastruktur air telah mencapai 94 ribu unit, dengan target tambahan 21 ribu unit tahun ini.
Dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan akibat krisis energi global, Presiden Prabowo menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung.

“Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B-50. Insyaallah tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, pembangunan pabrik etanol juga akan dilakukan dengan bahan baku ubi kayu, tebu, dan jagung,” jelas Amran.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan perubahan iklim ekstrem.

“Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, dan menurunkan produktivitas. Prediksi El Nino 2026 menjadi alarm serius bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya intensifikasi lahan pertanian guna meningkatkan produksi, termasuk optimalisasi frekuensi panen serta penguatan infrastruktur air dan irigasi.

“Lahan yang ada harus bisa dimaksimalkan, dari satu kali panen menjadi dua, bahkan tiga kali. Dukungan air, pompa, dan perbaikan irigasi sangat penting agar hasil pertanian meningkat,” tambahnya.

Titiek menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta tidak lagi menggunakan pendekatan business as usual.

“Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, stabilitas nasional juga akan terancam,” tegasnya.

Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian nasional.

Sinergi antara Kementan dan Komisi IV DPR RI diharapkan mampu memperkuat ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim. (agn)