Stasiun Bogor Dinilai Jelek, Menhub Dudy Minta KAI Segera Renovasi
Menhub Dudy Purwagandhi menilai sejumlah stasiun Commuter Line arah Bogor tidak layak, sekaligus mendorong percepatan elektrifikasi jalur kereta.
HALLONEWS.ID – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyoroti kondisi sejumlah stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line yang melayani lintas menuju Bogor. Ia menilai fasilitas di beberapa stasiun tersebut sudah tidak memadai dan perlu segera ditata ulang.
Pembenahan tidak hanya sebatas perbaikan fisik, tetapi juga mencakup penataan estetika agar stasiun menjadi lebih nyaman dan representatif bagi pengguna. Ia pun meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menjadikan jalur Bogor sebagai prioritas dalam program renovasi.
“Penataan stasiun sangat penting karena menjadi wajah layanan transportasi publik. Stasiun harus bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Dudy dalam keterangannya, dikutip Hallonews, Sabtu (11/4/2026).
Penataan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan fasilitas dasar hingga peningkatan tampilan visual stasiun. Dengan kondisi lebih baik, diharapkan pengalaman penumpang KRL semakin meningkat, seiring tingginya mobilitas masyarakat di lintas Bogor.
Selain itu, kata dia, pembaruan desain stasiun juga dinilai penting untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan aman. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang berkualitas.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong modernisasi sistem perkeretaapian, termasuk melalui elektrifikasi jalur di sejumlah wilayah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut sekaligus efisiensi operasional kereta.
Meski demikian, Dudy menekankan bahwa pembenahan stasiun tetap menjadi langkah mendasar yang harus diprioritaskan. Pasalnya, stasiun merupakan titik utama interaksi antara layanan transportasi dan masyarakat.
Dengan adanya dorongan renovasi dan penataan ini, diharapkan KAI dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur stasiun, khususnya di jalur dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bogor.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman dan layak bagi seluruh pengguna. (dul)
