TPST Bantargebang Overload, DPRD DKI Siapkan Solusi Lewat Pansus

Volume sampah di Jakarta yang telah melampaui 7.000 ton per hari mendorong DPRD DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah.

Sabtu, 11 April 2026 - 12:45 WIB
TPST Bantargebang Overload, DPRD DKI Siapkan Solusi Lewat Pansus
Tumpukan sampah di Jalan Satria Raya, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Foto: Feris Pakpahan/Hallonews.

HALLONEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah sebagai respons atas meningkatnya volume sampah yang kini mencapai lebih dari 7.000 ton per hari.

Pembentukan pansus tersebut ditandai dengan penetapan pimpinan pada Rabu (8/4/2026). DPRD menunjuk Judistira Hermawan sebagai ketua dan Husen sebagai wakil ketua.

Pansus ini akan fokus menyusun rekomendasi konkret kepada Gubernur DKI Jakarta guna membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Ketua Pansus, Judistira Hermawan, menilai kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang semakin penuh menjadi sinyal kuat perlunya perubahan strategi.

Sampah2
Tumpukan sampah di Jalan Satria Raya, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
Foto: Feris Pakpahan/Hallonews.

Menurutnya, ketergantungan Jakarta terhadap TPST Bantargebang tidak dapat terus dipertahankan.

“Diperlukan inovasi pengolahan sampah di dalam kota, mulai dari pengurangan di sumber, peningkatan daur ulang, hingga pembangunan fasilitas pengolahan modern,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

“Tekanan terhadap Bantargebang semakin besar. Perlu langkah serius agar sistem pengelolaan sampah lebih efektif,” imbuhnya.

Legislator Fraksi Golkar itu menegaskan, pansus akan mendorong kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang.

Selain itu, Judistira menargetkan Jakarta dapat terbebas dari persoalan sampah pada 2030, seiring dengan perbaikan sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Pansus akan membahas seluruh aspek pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa saling menyalahkan.

“Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal keberlanjutan kota,” pungkasnya. (fer)