NasDem Merapat ke Prabowo? Elite Partai Bongkar Strategi “Political Block”

HALLONEWS.ID – Isu kedekatan politik antara Partai NasDem dan Partai Gerindra kembali mengemuka. Di tengah spekulasi publik soal kemungkinan merger, NasDem justru menegaskan arah berbeda: bukan penggabungan, melainkan pembentukan blok politik (political block).

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa gagasan yang diusung Ketua Umum Surya Paloh adalah konsep “political block”, bukan merger atau fusi partai.

“Apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah political block. Blok politik, bukan merger,” ujar Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Willy, konsep tersebut merupakan bentuk rekayasa politik (political engineering) untuk menjawab praktik politik yang selama ini dinilai terlalu transaksional.

“Selama ini kan transaksional banget. Kita membutuhkan sebuah ‘political block’ yang solid dari atas sampai ke bawah. Pemahamannya jangan merger,” tegasnya.

Ia menilai, penggunaan istilah merger dalam konteks hubungan NasDem dan Gerindra merupakan kekeliruan dalam membaca gagasan besar Surya Paloh. Dalam sistem politik Indonesia saat ini, merger partai bukan hanya sulit secara teknis, tetapi juga tidak relevan secara strategi.

Willy juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memang pernah mengenal fusi partai, namun hal itu terjadi karena dorongan kekuasaan negara, bukan kesepakatan alami antarpartai politik.

“Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian, tapi itu di-drive dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa gagasan blok politik bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dalam sejarah, Indonesia pernah memiliki bentuk “political block” seperti Front Nasional era Soekarno dengan konsep Nasakom, serta Golongan Karya yang berawal dari Sekber Golkar.

Dalam konteks kekinian, “political block” diposisikan sebagai alternatif dari koalisi elektoral yang selama ini hanya muncul saat pemilu. Willy menilai, dalam sistem presidensial, konsep koalisi pemerintahan tidak sepenuhnya dikenal seperti dalam sistem parlementer.

Di tengah penegasan tersebut, sorotan publik justru tertuju pada intensitas komunikasi antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Gerindra.

Willy tidak menampik kedekatan itu. Ia menyebut hubungan keduanya sebagai hal yang wajar, bahkan berlangsung dalam suasana diskusi yang mendalam dan setara.

“Wajar saja dua sahabat bertemu. Waktu Pak Prabowo datang ke NasDem Tower, kami berdiskusi sampai enam jam. Itu diskusi yang sangat akrab dan setara,” ungkapnya.

Di balik bantahan merger, tawaran “political block” justru membuka tafsir baru. Ini bukan sekadar istilah, melainkan sinyal reposisi politik.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah NasDem akan bergabung, tetapi, apakah NasDem sedang menata jalan untuk masuk dalam orbit kekuasaan Prabowo Subianto? (ren)