Profesor IPB Bantah Sawit Boros Air, Ungkap Akar Penolakan di Berbagai Daerah

HALLONEWS.ID — Di tengah kuatnya stigma negatif terhadap kelapa sawit, suara dari dunia akademik hadir membawa perspektif yang lebih jernih. Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr., menegaskan bahwa anggapan sawit sebagai tanaman boros air tidak sepenuhnya benar jika dilihat dari pendekatan ilmiah.

Dalam orasi ilmiahnya pada Sabtu (25/4/2026), Prof Hendrayanto mengajak publik untuk tidak terjebak pada persepsi yang menyederhanakan persoalan lingkungan.

“Banjir dan longsor bukan semata disebabkan oleh satu jenis tanaman, tetapi lebih pada bagaimana manusia mengelola lanskap dan ekosistem,” ujarnya.

Berdasarkan kajian hidrologi yang ia paparkan, konsumsi air tanaman kelapa sawit melalui proses evapotranspirasi ternyata berada pada level yang sebanding dengan tanaman lain seperti karet, mahoni, hingga akasia.

Temuan ini sekaligus membantah anggapan bahwa sawit menjadi “penyedot air” utama yang memicu kekeringan atau kerusakan tata air.

“Secara ilmiah, tidak ada bukti kuat bahwa sawit lebih boros air dibanding vegetasi lain,” tegasnya.

Namun, di balik klarifikasi tersebut, Prof Hendrayanto tidak menutup mata bahwa penolakan terhadap sawit tetap terjadi di berbagai daerah. Ia menilai, penolakan itu bukan semata karena karakter tanaman, melainkan persoalan yang jauh lebih kompleks.

Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada perubahan besar dalam lanskap. Alih fungsi hutan hujan tropis menjadi perkebunan, permukiman, maupun kawasan industri telah mengganggu keseimbangan ekosistem alami.

Kondisi tersebut diperparah oleh tekanan perubahan iklim yang membuat risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan semakin meningkat.

Selain faktor ekologis, ada pula persoalan tata kelola yang turut memicu resistensi di tingkat daerah.

Tumpang tindih perizinan antara kawasan perkebunan, hutan lindung, hingga wilayah adat kerap menimbulkan konflik berkepanjangan. Situasi ini membuat pemerintah daerah cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan izin baru.

Tak kalah penting, konflik sosial dan agraria juga menjadi alasan kuat. Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat kerap memicu ketegangan, sehingga ekspansi sawit sering dipersepsikan sebagai ancaman, bukan peluang.

Di sisi lain, tekanan global juga ikut membentuk persepsi. Kampanye negatif terhadap sawit di pasar internasional serta isu keberlanjutan membuat banyak daerah mengambil posisi defensif.

Melihat kompleksitas tersebut, Prof Hendrayanto menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh.

“Jangan menyederhanakan persoalan lingkungan dengan menyalahkan satu komoditas. Yang perlu dibenahi adalah tata kelola lanskap secara terpadu,” katanya.

Ia mendorong pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan, penataan ruang yang jelas, serta praktik perkebunan yang ramah lingkungan.

Dengan pendekatan itu, menurutnya, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. (opy)