Inflasi Indonesia 2,42 Persen, Tito Minta Pemda Jangan Lengah

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap siaga meski angka inflasi nasional pada April 2026 berhasil dijaga di level 2,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menurut Tito, capaian tersebut memang menunjukkan kondisi inflasi Indonesia masih relatif terkendali dibanding banyak negara lain yang tengah menghadapi lonjakan harga akibat tekanan ekonomi global. Namun, ia mengingatkan ancaman kenaikan harga masih perlu diwaspadai, terutama imbas gejolak geopolitik dunia yang mempengaruhi harga energi dan nilai tukar mata uang.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang juga membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/5/2026).

“Kita patut bersyukur inflasi masih berada di angka 2,42 persen, tetapi kondisi global tetap harus dicermati secara serius,” ujar Tito.

Ia menekankan pemerintah daerah perlu aktif melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di lapangan agar potensi lonjakan inflasi bisa diantisipasi lebih cepat.

Tito menilai pengendalian inflasi nasional sejauh ini berjalan cukup efektif berkat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara lain yang mengalami inflasi sangat tinggi hingga ratusan persen.

“Ada negara yang inflasinya sudah sangat ekstrem. Sementara Indonesia masih berada pada level yang terkendali,” katanya.

Dalam pemaparannya, Tito menyebut sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada periode ini. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau relatif mampu menahan laju kenaikan harga sehingga membantu menjaga stabilitas inflasi nasional.

Meski demikian, pemerintah tetap meminta daerah mewaspadai sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memicu gejolak harga, salah satunya cabai merah.

Mendagri secara khusus meminta daerah dengan tingkat inflasi tinggi seperti Papua Barat dan Aceh segera memperkuat distribusi pangan dan mengatasi hambatan pasokan di lapangan.

Ia juga mengingatkan dampak kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi kurs mata uang berpotensi mempengaruhi harga kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

Karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah terus meningkatkan kewaspadaan dan menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. (agn)