Prabowo Semprot Izin Usaha Lambat, Birokrasi Diminta Jangan Persulit Investasi
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri merapikan birokrasi yang menghambat investasi dan usaha. Ia menyoroti izin usaha di Indonesia yang dinilai terlalu lambat dibanding negara lain.
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kementerian segera membenahi birokrasi yang dinilai masih menjadi penghambat dunia usaha di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan iklim investasi dan usaha tidak akan berkembang optimal apabila pelaku usaha masih dibebani proses perizinan yang rumit dan praktik birokrasi yang berbelit-belit.
“Saya minta semua menteri menertibkan birokrasi sampai ke bawah,” ujar Prabowo.
Ia menilai pemerintah harus menciptakan sistem pelayanan yang lebih sederhana dan efisien agar para pengusaha dapat menjalankan aktivitas usaha tanpa tekanan administrasi yang berlebihan.
Menurut Presiden, selama ini banyak pelaku usaha merasa dipersulit oleh proses perizinan yang panjang serta berbagai aturan tambahan yang muncul di tingkat teknis.
Prabowo bahkan membandingkan proses perizinan usaha di Indonesia dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara yang dinilai jauh lebih cepat.
Ia mencontohkan Malaysia yang disebut mampu menyelesaikan izin usaha hanya dalam hitungan dua pekan, sementara di Indonesia proses serupa bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun.
“Kalau negara lain bisa cepat, kenapa kita sampai dua tahun? Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Selain itu, Prabowo juga mengkritik kebiasaan birokrasi yang kerap menambah aturan baru di luar kebijakan utama pemerintah pusat.
Menurut dia, instruksi presiden maupun kementerian sering kali kembali diterjemahkan menjadi berbagai aturan teknis tambahan yang justru memperpanjang proses administrasi.
Presiden mengingatkan agar aparatur birokrasi tidak membuat regulasi yang berlebihan dan justru menghambat pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi.
Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat melontarkan sindiran bernada humor terkait pola kerja birokrasi yang dianggap sudah berlangsung lama di lingkungan pemerintahan.
Ia menggambarkan bagaimana pejabat birokrasi kerap datang membawa dokumen untuk ditandatangani saat kondisi pimpinan sudah lelah di penghujung hari kerja, yang langsung disambut tawa para anggota dewan dan tamu undangan di ruang sidang. (agn)
