Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam RI Harus Dinikmati Rakyat, Bukan Mengalir ke Luar Negeri

HALLONEWS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus diperlakukan sebagai amanah nasional yang manfaatnya kembali kepada rakyat.

Menurutnya, sumber daya alam tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam amanatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), Prabowo menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan angka ekonomi semata. Baginya, ukuran utama keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

Presiden menegaskan bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan.

Ia menyebut anak-anak Indonesia harus mendapatkan asupan gizi yang memadai, petani memperoleh pupuk tepat waktu dengan harga yang terjangkau, nelayan memiliki akses pasar yang lebih adil, serta para pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.

Prabowo menilai keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Karena itu, pembangunan nasional harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mencatat capaian statistik.

Di sisi lain, Presiden juga menyoroti masih besarnya pengaruh pihak luar dalam menentukan harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut membuat nilai ekonomi dari kekayaan alam nasional belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

Menurut Prabowo, selama bertahun-tahun sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia justru mengalir ke luar negeri. Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan berbagai langkah pembenahan tata kelola sektor sumber daya alam.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah akan memperkuat kebijakan ekspor sumber daya alam melalui sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi, mempercepat program hilirisasi industri, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi fondasi kemakmuran rakyat dan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. (agn)