Diplomasi Tak Bisa Lewat Zoom, Gerindra Bela Lawatan Prabowo: Hasilnya Triliunan Rupiah untuk RI

HALLONEWS.ID – Partai Gerindra merespons kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Gerindra, aktivitas diplomasi Presiden tidak bisa disederhanakan hanya sebagai perjalanan seremonial karena membawa kepentingan strategis Indonesia di tingkat global.

Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan pandangan Dino merupakan masukan yang patut dihargai sebagai bagian dari diskursus publik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Namun demikian, Bahtra menilai diplomasi antarkepala negara memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar komunikasi virtual melalui telekonferensi atau sambungan telepon.

Menurutnya, hubungan internasional modern menuntut adanya interaksi langsung antara para pemimpin negara untuk membangun kepercayaan, memperkuat posisi tawar, serta membuka peluang kerja sama strategis yang berdampak bagi kepentingan nasional.

“Diplomasi bukan hanya soal bertukar informasi. Banyak keputusan penting di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, hingga kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Bahtra menegaskan setiap lawatan Presiden ke luar negeri tidak dilakukan semata-mata atas nama pribadi kepala negara.

Dalam setiap agenda kenegaraan, Presiden membawa delegasi yang terdiri atas unsur pemerintah, BUMN, hingga pelaku usaha nasional yang bertugas memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai sektor.

Ia mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang disebut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial bernilai sekitar 3,5 miliar dolar AS atau lebih dari Rp61 triliun. Kerja sama tersebut mencakup sektor energi, perdagangan, hingga pemeliharaan industri strategis.

Menurut Bahtra, capaian semacam itu menunjukkan bahwa kunjungan luar negeri Presiden memiliki dampak ekonomi yang nyata, baik dalam membuka peluang investasi baru maupun memperluas akses pasar bagi Indonesia.

“Lawatan Presiden tidak bisa dipandang hanya sebagai agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang konkret, ada peluang kerja sama yang dibuka, dan ada kepentingan nasional yang diperjuangkan secara langsung,” katanya.

Terkait sorotan terhadap biaya perjalanan luar negeri Presiden, Bahtra menyatakan transparansi dan akuntabilitas tetap penting.

Namun, ia menilai penilaian publik seharusnya tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang digunakan, melainkan juga pada hasil yang diperoleh bagi negara.

Ia berpendapat bahwa apabila satu kunjungan mampu menghasilkan investasi bernilai puluhan triliun rupiah, memperkuat ketahanan energi, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam peta ekonomi global, maka kunjungan tersebut layak dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang.

“Yang perlu dilihat bukan sekadar seberapa sering Presiden bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia,” tegas Bahtra. (agn)