Kasus Korupsi BGN Jadi Alarm Keras, Puspoll: Program Makan Bergizi Gratis Harus Diselamatkan!
Kasus dugaan korupsi di BGN dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program MBG. Puspoll Indonesia menegaskan reformasi menyeluruh diperlukan agar program unggulan Presiden Prabowo tetap dipercaya publik.
HALLONEWS.ID – Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik.
Di tengah polemik tersebut, Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan BGN merupakan keputusan strategis untuk menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hojin, masyarakat perlu memisahkan antara tujuan besar program MBG dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pelaksanaannya.
Ia menegaskan program tersebut merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir pihak tidak boleh menghilangkan kepercayaan publik terhadap tujuan besar program ini,” ujar Hojin Jumat (5/6/2026).
Ia menilai respons cepat pemerintah melalui pergantian kepemimpinan di BGN menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas program sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Meski demikian, Hojin menekankan bahwa pergantian pejabat tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi titik awal reformasi tata kelola secara menyeluruh di lingkungan BGN.
“Perbaikan tidak boleh berhenti pada pergantian pimpinan. Pengawasan internal, mekanisme pengadaan, sistem kemitraan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Puspoll Indonesia juga menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Sebagai program nasional dengan anggaran besar, MBG membutuhkan standar pengawasan yang lebih ketat dan profesional.
Hojin menambahkan, kasus yang terjadi justru dapat menjadi momentum untuk membangun kelembagaan BGN yang lebih kuat, modern, dan siap mengelola program strategis pemerintah secara berkelanjutan.
“Korupsi harus ditindak tegas. Namun yang lebih penting, program yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat jangan sampai ikut kehilangan kepercayaan. Reformasi tata kelola BGN harus menjadi langkah nyata untuk memastikan manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (min)
