Zulhas Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG, Titik SPPG Membengkak hingga Rp12 Triliun Setahun
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkap dugaan jual beli titik dapur MBG yang membuat jumlah SPPG membengkak. Potensi pemborosan anggaran diperkirakan mencapai Rp12 triliun per tahun.
HALLONEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membongkar temuan mengejutkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang semula direncanakan ternyata membengkak hingga ribuan titik dan diduga berkaitan dengan praktik jual beli lokasi.
Temuan tersebut diungkapkan Zulhas usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, lonjakan jumlah dapur MBG berpotensi memicu pemborosan anggaran negara hingga Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera dibenahi.
“Ada indikasi terjadi jual beli titik. Rencana awal sekitar 21 ribu titik, tetapi data terbaru sudah mencapai 27.877 titik,” ujar Zulhas.
Artinya, terdapat penambahan 6.877 titik di luar perencanaan awal yang dilaporkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang.
Wilayah 3T Jadi Sorotan
Tak hanya di wilayah umum, lonjakan juga terjadi pada dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Semula pemerintah memproyeksikan kebutuhan sekitar 2.000 titik SPPG di kawasan 3T. Namun, hasil pendataan terbaru menunjukkan jumlahnya melonjak menjadi 8.617 titik.
Yang menjadi perhatian, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN.
“Nah, ini menjadi perhatian utama kita karena wilayah 3T justru mengalami lonjakan yang sangat besar,” kata Zulhas.
Potensi Pemborosan Rp1 Triliun Setiap Bulan
Zulhas menghitung, tambahan ribuan titik tersebut berpotensi membebani keuangan negara dalam jumlah fantastis.
Dengan asumsi biaya operasional sekitar Rp6 juta per titik, penambahan 6.877 titik diperkirakan menimbulkan pengeluaran tambahan sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
Jika kondisi tersebut berlangsung selama satu tahun, potensi pemborosan anggaran dapat mencapai Rp12 triliun.
“Kalau tambahan titik ini dibiarkan, ada pengeluaran lebih sekitar Rp1 triliun per bulan. Artinya, setahun bisa mencapai Rp12 triliun. Ini pemborosan yang harus segera ditata,” tegasnya.
BGN Diminta Lakukan Penataan
Atas temuan tersebut, Zulhas meminta Badan Gizi Nasional segera melakukan evaluasi dan penataan terhadap seluruh titik dapur MBG yang telah terdata.
Menurutnya, program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat harus berjalan dengan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan kebocoran anggaran.
Ia menegaskan, pembenahan data dan verifikasi lokasi menjadi langkah penting untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin program ini berjalan baik, tetapi harus ditata dan diperbaiki agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara,” pungkas Zulhas. (agn)
