Pembangunan Sekolah Molor, DPRD DKI Minta Disdik Jangan Korbankan Siswa
Akibat proyek yang belum rampung, siswa SDN Cipete Utara 01 untuk sementara harus mengikuti KBM di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 kilometer dari sekolah asalnya.
HALLONEWS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Permintaan itu disampaikan usai meninjau pembangunan SDN Cipete Utara 01, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul laporan masyarakat mengenai keterlambatan pembangunan sekolah yang berdampak langsung pada aktivitas belajar siswa.
Akibat proyek yang belum rampung, siswa SDN Cipete Utara 01 untuk sementara harus mengikuti KBM di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 kilometer dari sekolah asalnya.
“Fokusnya pertama kita, jangan sampai proses pembangunan merugikan proses belajar-mengajar,” tegas Wibi.
Menurutnya, pembangunan sekolah tidak cukup hanya mengejar penyelesaian fisik bangunan. Pemerintah juga harus memastikan hak peserta didik memperoleh waktu belajar secara optimal tetap terpenuhi selama proses pembangunan berlangsung.
“Nah, problem ini harus kita sikapi secara serius,” ujarnya.
Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan segera menyiapkan langkah mitigasi agar relokasi siswa tidak mengurangi kualitas maupun durasi pembelajaran.
Selain kondisi siswa, Wibi juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung bagi tenaga pendidik, termasuk belum tersedianya ruang istirahat guru yang memadai.
“Guru harus bisa menjadi sesuatu yang sempurna di mata anak-anaknya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan (UPPSP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ephraem Widjojo Sianturi, mengakui proyek pembangunan SDN Cipete Utara 01 mengalami keterlambatan. Hingga saat ini progres pembangunan baru mencapai 71,9 persen dan akan memasuki tahap finishing.
Menurutnya, Dinas Pendidikan telah melayangkan empat kali surat teguran kepada kontraktor pelaksana dan menargetkan pembangunan selesai paling lambat September 2026.
“Agar bisa segera dimanfaatkan kembali oleh siswa,” ujarnya.
Sekolah Rusak di Kepulauan Seribu
Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga menyoroti ketimpangan perhatian terhadap kondisi sekolah di wilayah Kepulauan Seribu.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar meminta Pemprov tidak hanya fokus membangun sekolah di wilayah perkotaan, sementara sekolah di pulau-pulau masih menghadapi kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan siswa.
“Ada juga sekolah-sekolah di pulau-pulau yang harus kita perhatikan,” kata Anggi.
Ia mengungkapkan, selain SDN 01 Pulau Harapan yang telah mendapat perhatian, masih terdapat SDN 02 dan SDN 03 Pulau Tidung yang kondisinya memerlukan penanganan segera.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan Dinas Pendidikan, sejumlah bagian bangunan sekolah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari fondasi yang retak, dinding yang mulai pecah, hingga atap asbes yang terlepas.
“Fondasinya mulai ada yang retak-retak, dindingnya retak-retak, asbesnya juga mulai ada yang lepas,” ungkapnya.
Anggi mendesak Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap sekolah-sekolah di Kepulauan Seribu yang berpotensi mengalami kerusakan berat agar perbaikan dapat diprioritaskan sebelum membahayakan keselamatan peserta didik.
“Jangan sampai anak-anak kita takut untuk ke sekolah,” pungkasnya. (iin)
