Tanpa Antre dan Drama, Begini Cara Kabupaten Bekasi Gelar SPMB Lewat Ponsel

HALLONEWS.ID – Ketika pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah daerah diwarnai keluhan hingga polemik, Kabupaten Bekasi justru melewati proses tersebut nyaris tanpa gejolak.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyebut salah satu kunci kelancaran itu adalah penggunaan aplikasi terpadu Bebunge yang memungkinkan seluruh proses pendaftaran dilakukan hanya melalui telepon genggam.

Tidak ada antrean panjang di sekolah maupun gelombang protes yang ramai di media sosial. Orang tua cukup membuka aplikasi Bebunge untuk mendaftarkan anak ke sekolah negeri, tanpa harus mengakses komputer atau mengunduh aplikasi khusus.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfosantik Kabupaten Bekasi Bahrul Ulum mengatakan sejak awal pemerintah merancang sistem yang sederhana agar mudah digunakan oleh masyarakat.

“Tujuan kami memang memudahkan masyarakat. Orang tua cukup menggunakan handphone sehingga proses pendaftaran bisa dilakukan tanpa kesulitan,” kata Bahrul kepada Hallonews, Senin (6/7/2026).

Bebunge atau Bekasi Nyambung Bae merupakan aplikasi layanan digital milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah digunakan sejak 2020. Melalui satu aplikasi tersebut, warga dapat mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan pendidikan.

Alih-alih membangun aplikasi baru khusus SPMB, Pemkab Bekasi memilih mengintegrasikan fitur pendaftaran ke dalam Bebunge. Dengan begitu, masyarakat tetap menggunakan aplikasi sama untuk berbagai kebutuhan pelayanan pemerintah setelah proses penerimaan siswa selesai.

Data Diskominfosantik menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan digital tersebut cukup tinggi. Pada hari pertama pembukaan SPMB, sebanyak 47.144 calon peserta didik mengakses sistem untuk memperebutkan 32.030 kursi di 56 SMP Negeri.

Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta meningkat menjadi sekitar 50.700 orang. Selain memudahkan akses, sistem juga dirancang agar proses seleksi dapat dipantau secara terbuka.

Orang tua bisa melihat posisi peringkat calon peserta didik di sekolah tujuan secara real time, sehingga peluang diterima dapat diketahui setiap saat.

Bahrul mengatakan transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pengembangan sistem tersebut. Perubahan peringkat peserta dapat dipantau langsung sehingga masyarakat memperoleh informasi yang sama tanpa harus menunggu pengumuman manual.

Fitur lain yang diterapkan adalah pengukuran jarak secara self assessment pada jalur domisili. Orang tua diminta mengukur sendiri jarak antara rumah dan sekolah melalui sistem yang tersedia sehingga diharapkan dapat meminimalkan persoalan klasik terkait zonasi atau domisili.

Keberhasilan penyelenggaraan SPMB di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian di tengah
munculnya berbagai persoalan di daerah lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, pelaksanaan SPMB di Jawa Barat sempat menuai sorotan akibat kendala akses sistem hingga persoalan transparansi data yang memicu keluhan masyarakat.

Bahrul mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi terbuka apabila konsep Bebunge ingin dipelajari atau diadopsi pemerintah daerah lain maupun pemerintah pusat.

“Kami siap berbagi pengalaman jika konsep ini ingin diterapkan di daerah lain. Tujuan utamanya agar pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Faturachman menilai kelancaran SPMB tahun ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, orang tua dapat memahami setiap tahapan seleksi karena seluruh proses berlangsung secara mudah dan transparan.

Meski demikian, Imam mengakui daya tampung SMP Negeri masih belum mampu menampung seluruh lulusan SD di Kabupaten Bekasi. Tahun ini terdapat sekitar 63.784 lulusan SD sederajat, sedangkan kursi yang tersedia di SMP Negeri hanya sekitar 32 ribu.

Untuk membantu masyarakat, Pemkab Bekasi menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta maupun lembaga pendidikan kesetaraan.

Program tersebut menyasar sekitar 5.000 siswa jenjang SD dan 1.000 siswa jenjang SMP sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan keluarga. (dul)