Kemendagri Percepat Validasi Data Demi Sukseskan Bedah 400 Ribu Rumah
Kemendagri menggandeng BPS dan Kementerian PKP mempercepat validasi data agar program bedah 400 ribu rumah tepat sasaran tahun ini.
HALLONEWS.ID – Pemerintah mempercepat proses validasi data calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna memastikan target rehabilitasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 dapat terealisasi tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Karena itu, Kemendagri mengoordinasikan seluruh pemerintah daerah untuk segera mengajukan data calon penerima secara **by name by address** agar proses verifikasi berjalan lebih cepat dan akurat.
“Daerah diminta menyampaikan usulan berdasarkan nama dan alamat. Selanjutnya data tersebut akan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Tito usai rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Selain diverifikasi BPS, usulan penerima bantuan juga akan diperiksa oleh Kementerian PKP untuk memastikan rumah yang diajukan benar-benar memenuhi persyaratan sebagai rumah tidak layak huni.
Skema serupa juga diterapkan pada program rehabilitasi rumah di kawasan perbatasan. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 ribu rumah di wilayah perbatasan mendapat bantuan, sementara usulan yang masuk dari daerah telah mencapai sekitar 36 ribu unit dan kini masih dalam tahap verifikasi.
Untuk mempercepat realisasi program, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan BPS akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat daerah bidang perumahan, inspektorat, hingga jajaran BPS kabupaten dan kota.
Menurut Tito, koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses validasi sekaligus memastikan target rehabilitasi 400 ribu rumah dapat dicapai sesuai jadwal.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri dan BPS yang dinilai berperan besar dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ia menilai kolaborasi tersebut membuat komunikasi antarlembaga menjadi lebih efektif sehingga pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. (agn)
