Prabowo Sebut BUMN Jadi Sumber Korupsi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan BUMN akan dibenahi karena dinilai menjadi sumber korupsi. Ia meminta para koruptor menghentikan praktiknya dan mengembalikan uang rakyat.
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilai menjadi salah satu sumber praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap BUMN guna memperkuat tata kelola dan mencegah kebocoran keuangan negara.
“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi,” kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden tidak merinci perusahaan pelat merah mana yang akan menjadi prioritas pembenahan. Ia hanya memastikan langkah pemberantasan korupsi akan terus dilakukan secara serius.
Prabowo juga melontarkan peringatan keras kepada para pelaku korupsi agar segera menghentikan praktik yang merugikan negara. Menurutnya, masyarakat sudah semakin kritis dan tidak bisa lagi dibohongi.
“Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kalian. Rakyat tidak bodoh. Kembalikan kekayaan rakyat dengan baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai hasil kekayaan negara seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan aparatur negara.
Ia menyebut guru, tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, hingga prajurit TNI dan anggota Polri layak memperoleh penghasilan yang memadai agar dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa tergoda melakukan penyimpangan.
“Guru-guru membutuhkan gaji yang baik, dokter dan perawat membutuhkan kesejahteraan. Tentara, polisi, dan pegawai negeri juga harus memperoleh penghasilan yang layak agar tidak tergoda melakukan korupsi atau menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.
Prabowo menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang bagi siapa pun yang ingin memperbaiki diri. Namun, menurutnya, keadilan bagi rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kita bangsa yang pemaaf, tetapi rakyat membutuhkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (dul)
