Sindir BPS 10 Kali Raih WTP, DPR: Moncer di Pusat tapi Minim Infrastruktur di Daerah

HALLONEWS.ID – Keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI.

Namun, capaian tersebut dinilai belum sejalan dengan kondisi di lapangan. DPR mengkritik masih minimnya sarana dan prasarana kantor BPS di berbagai daerah yang dinilai dapat menghambat kualitas layanan statistik.

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mengatakan berbagai capaian BPS, mulai dari opini WTP selama satu dekade, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,31, hingga nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menunjukkan tata kelola lembaga di tingkat pusat sudah berjalan baik.

“Setelah melihat apa yang disampaikan, opini BPK selama 10 tahun berturut-turut luar biasa. Kemudian Indeks Reformasi Birokrasi 91,31 dan penilaian SAKIP juga baik. Ini pertanda keberhasilan BPS,” ujar Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Meski demikian, Andi menegaskan keberhasilan tersebut belum dirasakan secara merata hingga ke daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi X, masih banyak kantor BPS kabupaten/kota yang menghadapi keterbatasan fasilitas kerja.

“Keberhasilan ini kelihatannya moncer di pusat. Tapi kalau kami ke daerah, ke Sulawesi Selatan, ke Papua, masih ada BPS yang sangat minim infrastrukturnya,” tegas politisi Fraksi PKB itu.

Ia mencontohkan kondisi BPS Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang masih kekurangan perangkat pendukung operasional. Bahkan, menurutnya, kantor tersebut mengajukan bantuan pengadaan komputer dan meja kerja.

“Maros mengajukan kepada saya 10 komputer. Bahkan, dua meja pun belum punya. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.

Tak hanya itu, Andi juga mengungkapkan masih ada kantor BPS di sejumlah wilayah Papua yang belum memiliki gedung kantor yang representatif.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prestasi yang selama ini dibanggakan BPS di tingkat nasional.

“Jangan sampai di pusat sudah sangat baik, tetapi di daerah masih ada kabupaten yang belum memiliki kantor yang memadai. Keberhasilan itu harus serentak, baik di pusat maupun di daerah,” katanya.

Ia menilai ketimpangan fasilitas antara pusat dan daerah harus segera dibenahi agar kualitas pelayanan statistik nasional tidak timpang.

Sebab, data statistik yang akurat hanya dapat dihasilkan jika seluruh satuan kerja BPS memiliki dukungan infrastruktur dan sarana kerja yang memadai.

Karena itu, Komisi X DPR RI meminta BPS tidak hanya berfokus mempertahankan capaian administrasi dan tata kelola di tingkat pusat, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, penyediaan peralatan kerja, serta penguatan kelembagaan di seluruh kantor BPS daerah.

Meski menyampaikan kritik, Andi menyatakan menerima penjelasan Kepala BPS RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.

Namun, ia berharap berbagai persoalan yang ditemukan di daerah menjadi perhatian serius dalam penyusunan program dan alokasi anggaran pada tahun-tahun mendatang agar kualitas pelayanan statistik dapat meningkat secara merata di seluruh Indonesia. (iin)