Sudaryono Janji Sikat Penyelewengan di BGN dan Dukung Penegakan Hukum
Sudaryono memprioritaskan reformasi tata kelola BGN, transparansi, serta mendukung penuh penegakan hukum demi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
HALLONEWS.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pembenahan tata kelola internal menjadi fokus utama pada awal masa kepemimpinannya.
Ia mengakui terdapat berbagai persoalan di tubuh BGN, mulai dari dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, hingga lemahnya transparansi yang harus segera diselesaikan.
Menurut Sudaryono, tantangan tersebut tidak boleh dihindari, melainkan harus dihadapi secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap BGN dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga.
“Kita sadar, kita mengakui, dan kita semua tahu ada masalah dalam tata kelola kita. Ada dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, bahkan ketidaktransparanan. Itu menjadi perhatian utama saya sebagai Kepala BGN yang baru,” ujar Sudaryono kepada wartawan di BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan seluruh proses penyelidikan maupun penyidikan yang tengah berlangsung sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
BGN, kata dia, akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebutuhan dalam proses penegakan hukum.
“Urusan hukum adalah ranah penegak hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya proses investigasi, penyelidikan, dan penyidikan kepada aparat. Kami siap memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum,” tegasnya.
Meski demikian, Sudaryono meminta seluruh jajaran BGN tidak larut dalam pesimisme akibat kasus yang tengah bergulir.
Ia mengajak pegawai yang masih menjalankan tugas untuk tetap bekerja secara profesional demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Saya ingin seluruh tim tetap optimistis. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Kita harus menyelesaikan persoalan ini sambil memastikan program tetap berjalan optimal,” katanya.
Sudaryono juga menargetkan perubahan besar dalam sistem kerja BGN.
Ia ingin tata kelola yang selama ini dinilai masih bergantung pada individu diubah menjadi sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis aturan.
“Yang tadinya gelap harus menjadi terang. Yang belum transparan harus menjadi transparan. Kita tidak boleh lagi bergantung pada personel, tetapi harus membangun sistem yang kuat. Semua harus berjalan berdasarkan aturan, juklak, juknis, dan sistem,” ujarnya.
Selain melakukan pembenahan internal, Sudaryono membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, mitra, hingga media untuk memberikan masukan maupun melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau ada dapur yang tidak berjalan baik atau ada penyimpangan, segera laporkan. Kami akan langsung melakukan investigasi. Yang benar harus ditegakkan, jangan sampai kesalahan satu atau dua pihak membuat seluruh program dinilai buruk,” katanya.
Di sisi lain, Sudaryono menegaskan kritik terhadap pelaksanaan program MBG tetap diterima sebagai bahan evaluasi.
Namun, ia menilai seruan untuk menghentikan atau membubarkan BGN bukan merupakan kritik yang konstruktif.
Ia menegaskan program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah dirancang sejak masa kampanye dan kini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah.
“Program MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Tugas kami adalah memastikan program ini berjalan dengan tata kelola yang semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (agn)
