Perry Warjiyo Mundur, Destry Langsung Ambil Alih BI di Tengah Tantangan Ekonomi
Mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) menandai berakhirnya era kepemimpinan selama hampir tujuh tahun di bank sentral.
HALLONEWS.ID – Pemerintah secara resmi mengumumkan telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) menandai berakhirnya era kepemimpinan selama hampir tujuh tahun di bank sentral.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Perry sekaligus memberikan penghargaan atas pengabdiannya memimpin bank sentral selama hampir tujuh tahun di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidakpastian.
“Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo. Tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih tujuh tahun lamanya memimpin Bank Indonesia,” kata Prasetyo sebagaimana dikutip dari laman resmi setneg.
Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjiyo.
Sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia, posisi Gubernur BI untuk sementara diisi oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti.
Langkah ini memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di bank sentral, terutama saat BI memegang peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, hingga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.
“Jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Yang dimaksud Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti,” ujar Prasetyo.
Pergantian kepemimpinan ini juga membuka ruang spekulasi mengenai arah kebijakan moneter ke depan.
Pasalnya, gubernur definitif yang akan dipilih Presiden dan mendapat persetujuan DPR nantinya akan menjadi figur sentral dalam menentukan respons BI terhadap tantangan ekonomi, mulai dari tekanan global, pergerakan suku bunga internasional, stabilitas rupiah, hingga upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menegaskan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tetap menjadi prioritas agar stabilitas ekonomi nasional tidak terganggu selama masa transisi kepemimpinan.
“Kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi menjaga fiskal tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat,” tutup Prasetyo. (iin)
