DPR Soroti Anggaran Rp4 Triliun Perlintasan Sebidang, Dinilai Belum Solusi Jangka Panjang
Komisi V DPR RI menyoroti kebijakan Prabowo Subianto terkait anggaran Rp4 triliun untuk perlintasan sebidang yang dinilai belum menyentuh solusi jangka panjang.

HALLONEWS.ID – Komisi V DPR menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan anggaran Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 perlintasan sebidang, pasca insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur.
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menilai kebijakan tersebut masih bersifat jangka pendek karena hanya berfokus pada pemasangan palang pintu otomatis, bukan pembangunan infrastruktur pemisah jalur.
“Kalau hanya untuk pemasangan palang otomatis, anggaran itu cukup. Tapi kalau ingin membuat perlintasan tidak sebidang, tentu tidak mencukupi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, solusi ideal untuk menekan risiko kecelakaan adalah dengan membangun flyover atau underpass, sehingga jalur kereta api tidak lagi bersinggungan langsung dengan kendaraan.
Ia juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Berdasarkan data 2025, terdapat 3.703 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.776 perlintasan terdaftar dan 927 yang belum terdaftar.
“Dengan jumlah sebanyak itu, pemerintah harus menentukan prioritas mana yang paling mendesak untuk ditangani,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPR berencana memanggil sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta PT Kereta Api Indonesia, untuk membahas langkah strategis penanganan perlintasan sebidang.
“Pada 13 Mei nanti, kami akan panggil semua stakeholder untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan perlintasan tidak sebidang,” jelasnya.
Selain itu, Sudjatmiko juga mendorong penguatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Jabodetabek sebagai solusi jangka panjang. Salah satunya melalui perluasan jalur rel ganda empat (double-double track).
Saat ini, jalur tersebut baru tersedia dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi. Ia mengusulkan agar pembangunan dilanjutkan hingga Cikarang guna memisahkan jalur kereta jarak jauh dan commuter line.
“Kalau sampai Cikarang, operasional kereta bisa lebih tertata dan tingkat keselamatan juga meningkat,” pungkasnya. (agn)
