DPRD DKI Minta Pengelolaan Sampah Jakarta Punya Roadmap Jelas
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov segera menyusun roadmap penanganan sampah yang jelas dan berkelanjutan. Edukasi pilah sampah hingga optimalisasi fasilitas jadi sorotan utama.
HALLONEWS.ID – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyusun roadmap penanganan sampah yang jelas dan berkelanjutan agar persoalan lingkungan ibu kota tidak terus berulang setiap tahun.
Menurut Yuke, selama ini berbagai program pengelolaan sampah di Jakarta kerap berubah mengikuti pergantian kebijakan tanpa arah jangka panjang yang pasti.
“Masalah sampah tidak bisa selesai dengan program sesaat. Jakarta butuh roadmap yang jelas supaya semua langkah punya target dan arah,” ujar Yuke pada Jumat (22/5/2026).
Ia menilai, pengelolaan sampah di Jakarta selama ini berjalan tanpa pola berkesinambungan. Berbagai wacana seperti insinerator hingga RDF terus berganti tanpa hasil yang benar-benar menyelesaikan persoalan.
“Karena itu, DPRD meminta seluruh pihak duduk bersama menyusun peta jalan penanganan sampah yang realistis, lengkap dengan target tahunan dan evaluasi berkala,” katanya.
Yuke menekankan pentingnya percepatan budaya memilah sampah dari rumah tangga. Namun, ia mengingatkan bahwa edukasi kepada masyarakat harus dibarengi kesiapan infrastruktur pengangkutan dan pengolahan.
Menurut dia, masyarakat tidak bisa hanya diminta memilah sampah tanpa dukungan fasilitas yang memadai.
“Kalau masyarakat sudah memilah tapi sistemnya belum siap, program ini tidak akan berjalan efektif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya edukasi kepada petugas pengangkut sampah dan pengelola lingkungan di tingkat bawah. Padahal, mereka menjadi ujung tombak perubahan perilaku masyarakat.
Yuke mendorong agar kader lingkungan, bank sampah, petugas kebersihan hingga komunitas warga dilibatkan aktif dalam edukasi pemilahan sampah.
“Yang paling penting adalah membangun kebiasaan. Itu tidak bisa sekali sosialisasi langsung berhasil,” tegasnya.
“Komisi D DPRD DKI juga meminta pemerintah memberi insentif kepada kelompok masyarakat dan bank sampah yang aktif melakukan pengelolaan sampah mandiri,” tambah Yuke.
Selain itu, ia menilai diperlukan sistem pengangkutan sampah yang lebih modern, termasuk pemisahan gerobak dan kantong sampah berdasarkan jenis organik dan anorganik.
Menurut Yuke, langkah sederhana seperti penggunaan kantong sampah berbeda warna bisa membantu masyarakat lebih disiplin memilah sampah dari rumah.
Di sisi lain, DPRD juga membuka peluang penambahan anggaran pengelolaan sampah dalam APBD Perubahan jika memang dibutuhkan untuk mempercepat solusi.
“Persoalan sampah dan banjir tetap menjadi prioritas utama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya. (fer)
