DPRD DKI Soroti Krisis Sampah Jakarta, Yuke Yurike Desak Percepatan Solusi Nyata

HALLONEWS.ID – Persoalan sampah di Jakarta kembali menjadi sorotan serius DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan kondisi pengelolaan sampah ibu kota saat ini belum berjalan maksimal dan membutuhkan langkah cepat yang terukur.

Dalam rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Komisi D meminta penjelasan menyeluruh terkait situasi terkini penanganan sampah, mulai dari strategi jangka pendek hingga rencana jangka panjang menghadapi ancaman darurat sampah di Jakarta.

Menurut Yuke, kapasitas pengolahan sampah yang dimiliki Jakarta masih jauh dari kebutuhan harian yang terus meningkat. Karena itu, DPRD meminta Dinas LH segera menyusun perencanaan yang lebih matang dan realistis.

“Kami ingin ada langkah konkret, bukan sekadar wacana. Sampah di Jakarta sudah menjadi persoalan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi,” ujar Yuke pada Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, berbagai fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS3R, RDF Rorotan, Bantargebang hingga Jakarta Recycle Center harus segera dioptimalkan.

Sebab, kemampuan fasilitas yang ada dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Komisi D juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume sampah rumah tangga,” kata Yuke.

Yuke menyebut, pengolahan sampah organik menjadi kompos maupun bubur SOD harus segera dipercepat agar tidak terus menumpuk di tempat pembuangan akhir.

Tak hanya itu, DPRD juga menaruh perhatian besar terhadap kebijakan pemilahan sampah dari rumah tangga.

Menurut Yuke, persoalan utama bukan hanya soal masyarakat memilah sampah, tetapi bagaimana sistem pengangkutan dan pengolahan setelah sampah dipisahkan.

“Jangan sampai warga sudah disiplin memilah sampah, tapi saat diangkut justru dicampur lagi. Itu yang harus dipastikan pemerintah,” jelas Yuke.

Legislator Fraksi PDIP itu mengungkapkan, kondisi di Bantargebang, Jawa Barat yang semakin kritis turut memperparah situasi.

Ditambah cuaca ekstrem dan keterbatasan lahan, pengangkutan sampah di sejumlah wilayah Jakarta mulai mengalami hambatan.

Akibatnya, di beberapa kawasan terjadi penumpukan sampah karena frekuensi pengangkutan berkurang drastis. Situasi itu dikhawatirkan memicu munculnya tempat pembuangan liar baru di tengah permukiman warga.

“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu lingkungan,” ucapnya.

Yuke menegaskan persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas LH semata. Seluruh unsur pemerintahan mulai dari kelurahan, kecamatan, wali kota hingga masyarakat harus bergerak bersama.

Ia juga mendorong pemanfaatan lahan kosong sementara untuk pengolahan sampah organik berbasis kompos maupun maggot guna mengurangi beban TPA.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar. Karena itu, edukasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

“Gerakan pilah sampah tidak boleh hanya ramai sesaat. Ini harus menjadi budaya baru masyarakat Jakarta,” tegas Yuke. (fer)