Dudung Bongkar Dugaan Jual-Beli Dapur MBG, Ada SPPG Disetop tapi Insentif Tetap Cair

HALLONEWS.ID — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap adanya dugaan celah penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu yang disorot adalah praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Banyak celahnya. Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik SPPG,” ujar Dudung usai menerima Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di kantornya untuk membahas Perpres 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan itu disoroti potensi ketimpangan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski belum merinci seluruh temuan, Dudung memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa berbagai potensi ketimpangan, termasuk kualitas makanan yang belakangan menjadi sorotan setelah muncul kasus keracunan.

Ia juga menyoroti laporan terkait sejumlah SPPG yang sudah dihentikan operasionalnya, namun masih menerima aliran insentif.

“Sudah di-suspend tapi insentif masih berjalan, bahkan investornya masih menerima. Ini yang akan kami cek,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa sekitar 1.720 dapur MBG di Indonesia dihentikan sementara. Namun, muncul dugaan insentif sebesar Rp6 juta per hari tetap mengalir meski operasional tidak berjalan.

Dudung menyatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program prioritas nasional, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih.

Ia menegaskan akan menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Kalau nanti ditemukan pelanggaran, akan saya buka ke publik. Ini uang rakyat, jadi masyarakat harus tahu,” ujarnya.

Pernyataan ini semakin memperkuat sorotan terhadap program MBG yang belakangan tidak hanya dihadapkan pada persoalan kualitas makanan, tetapi juga dugaan penyimpangan anggaran dan tata kelola.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan dalam memperkuat pencegahan, pihaknya menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memperbaiki tata kelola (governance) yang masih memiliki sejumlah celah.

Pihaknya terus meninjau berbagai aspek, terutama pada sistem yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.

“Ya kita dalam posisi ini pencegahan ya. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan,” ujarnya.

Sejumlah rekomendasi perbaikan pun telah disampaikan kepada Kepala BGN. Saat ini, langkah selanjutnya bergantung pada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut guna memastikan sistem yang lebih efektif dan akuntabel ke depan.

“Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN, dan kita menunggu tindak lanjutnya,” ujar Agus. (*)