Gempur Mafia Pangan! Amran Bongkar Kartel Beras hingga Sawit Ilegal

HALLONEWS.ID – Pemerintah terus mengintensifkan pemberantasan mafia pangan, mafia pupuk, hingga praktik penguasaan lahan ilegal yang selama ini dinilai merugikan negara dan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, penindakan kini tidak hanya menyasar pelaku di tingkat bawah, tetapi juga membidik jaringan kartel, permainan distribusi, manipulasi stok, hingga dugaan keterlibatan oknum internal.

Satgas Pangan Polri mencatat pola penanganan kasus dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan signifikan. Pada periode 2017–2019, aparat menangani ratusan perkara yang mencakup sektor beras, hortikultura, ternak, pupuk, dan berbagai kasus pertanian lainnya dengan ratusan tersangka yang ditetapkan.

Sementara dalam rentang 2024 hingga 2026, fokus penindakan disebut lebih terarah pada kasus-kasus strategis yang berdampak besar terhadap masyarakat. Pemerintah menyoroti praktik manipulasi harga beras, distribusi minyak goreng, pupuk palsu, hingga dugaan permainan stok pangan nasional.

Salah satu kasus terbesar yang diungkap berkaitan dengan peredaran beras premium dan medium yang tidak sesuai standar mutu maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari hasil pemeriksaan ratusan sampel di berbagai daerah, sebagian besar produk ditemukan tidak memenuhi ketentuan kualitas dan berat kemasan.

Pemerintah juga menemukan dugaan praktik pengemasan ulang beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kemudian dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Temuan tersebut disebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Di sektor minyak goreng, pengawasan terhadap distribusi MinyaKita turut diperketat. Produk yang seharusnya dijual sesuai HET ditemukan beredar dengan harga lebih tinggi dan takaran yang tidak sesuai ketentuan. Aparat kemudian menindak sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi ilegal tersebut.

Permasalahan juga ditemukan pada sektor pupuk. Pemerintah mengungkap adanya pupuk palsu yang tidak memiliki kandungan unsur hara sehingga merugikan petani. Kasus tersebut memicu pencabutan ribuan izin distributor dan pengecer pupuk yang dianggap bermasalah.

Selain praktik mafia pangan, pemerintah juga memperluas penindakan ke sektor perkebunan dan kehutanan melalui Satgas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas tersebut turut melibatkan Menteri Pertanian dalam penanganan penguasaan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Pemerintah mengklaim berhasil mengambil kembali jutaan hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit. Langkah tersebut disebut menjadi salah satu operasi penertiban kawasan terbesar dalam sejarah tata kelola kehutanan nasional.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang melibatkan Grup Wilmar. Negara menagih penggantian kerugian dan denda dengan total nilai mencapai belasan triliun rupiah.

Amran menegaskan pemberantasan mafia pangan tidak akan berhenti dan akan terus diperluas ke berbagai sektor yang merugikan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan distribusi pangan, pupuk, hingga pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih transparan dan berpihak kepada rakyat.

“Perjuangan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi memastikan hak rakyat tidak dirampas oleh praktik mafia dan korupsi,” ujar Amran dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (23/5/2026).

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi praktik penyimpangan di sektor pangan dan pertanian, termasuk melalui media sosial maupun laporan langsung kepada aparat penegak hukum.

Di sela pelaksanaan ibadah haji, Amran menyatakan pemerintah akan terus memperkuat langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi demi menjaga kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.

“Perlawanan terhadap mafia pangan belum selesai. Kami akan terus bergerak,” tegasnya. (agn)