Pemerintah Akhirnya Siapkan Tameng Pangan, 33 Juta Warga Dapat Beras Gratis dan Kedelai Disubsidi
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui pemerintah menyiapkan bantuan beras untuk 33,24 juta warga, subsidi impor kedelai, dan penguatan stok pangan guna menjaga harga sembako tetap stabil selama musim kemarau.
HALLONEWS.ID – Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga pangan menjelang musim kemarau. Sejumlah kebijakan strategis disiapkan, mulai dari penyaluran bantuan beras bagi puluhan juta masyarakat hingga subsidi impor kedelai untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Langkah tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta Perum Bulog.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok masyarakat.
“Bapak Presiden menginstruksikan agar kebutuhan sembako rakyat diperhatikan secara serius. Harga sembako tidak boleh memberatkan rakyat dalam situasi apa pun. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau,” ujar Zulkifli Hasan.
Salah satu kebijakan utama yang diputuskan pemerintah adalah memperpanjang program bantuan pangan beras selama tiga bulan mulai Juli 2026.
Sebanyak 33,24 juta penerima bantuan pangan akan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Program ini diperkirakan menyerap sekitar 1 juta ton cadangan beras pemerintah sekaligus menjadi bantalan sosial bagi masyarakat rentan.
Menurut Zulhas, langkah tersebut diambil sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan.
“Indonesia memasuki musim kemarau. Harga sembako tidak boleh naik dan rakyat tidak boleh disulitkan karena gejolak harga. Karena itu pemerintah menambah bantuan pangan agar masyarakat yang paling rentan tetap terlindungi,” katanya.
Selain bantuan beras, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk 250.000 ton impor kedelai yang menjadi bahan baku utama industri tahu dan tempe.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga bagi pelaku UMKM sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Mekanisme penyaluran subsidi akan disusun bersama kementerian terkait dan Perum Bulog.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengatur ulang distribusi Minyakita agar lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar rakyat dan pasar tradisional.
Zulhas menegaskan, program bantuan sosial tidak lagi menggunakan alokasi Minyakita sehingga pasokan di pasar tetap terjaga dan gejolak harga dapat dikendalikan.
“Program bantuan sosial tidak boleh lagi menggunakan alokasi Minyakita agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga dapat lebih terkendali, terutama di wilayah yang selama ini mengalami tantangan distribusi,” ujarnya.
Berdasarkan laporan kementerian dan hasil pemantauan lapangan, pemerintah memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman. Harga sejumlah komoditas strategis seperti ayam ras dan telur masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara kenaikan harga cabai rawit dipicu faktor musiman.
Pemerintah menegaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga pangan dunia, stabilitas pangan menjadi salah satu prioritas utama.
Melalui penguatan stok nasional, bantuan pangan, subsidi bahan baku bagi UMKM, hingga pengawasan distribusi komoditas strategis, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dengan baik. (agn)
