Jakarta Punya Anggaran Besar, Kenapa Pendidikan Belum Jadi Contoh Nasional?
Ketua Komisi E DPRD DKI, M Subki menyoroti pendidikan Jakarta yang masih dibayangi kekurangan guru dan fasilitas timpang meski APBD besar.
HALLONEWS.ID – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Subki untuk menyoroti sejumlah persoalan mendasar dunia pendidikan di ibu kota.
Subki mengucapkan selamat Hardiknas kepada seluruh warga Jakarta, khususnya para guru dan pelajar.
Namun di balik ucapan tersebut, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Menurut dia, negara harus memastikan seluruh anak di Jakarta memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
“Jangan sampai ada anak kita yang tidak sekolah. Pendidikan sangat penting untuk masa depan,” ujar Subki kepada wartawan Senin (4/5/2026).
Menurutnya, masih adanya kekhawatiran soal anak usia sekolah yang belum sepenuhnya terjangkau sistem pendidikan.
Di kota besar seperti Jakarta, persoalan ini bisa dipicu banyak faktor, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, perpindahan penduduk, hingga ketimpangan akses pendidikan di sejumlah wilayah.
“Karena itu, pemerintah daerah harus bergerak aktif memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari bangku sekolah,” katanya.
Selain akses pendidikan, Subki juga menanggapi rencana pemerintah pusat yang disebut akan menghapus sejumlah program studi dengan tingkat penyerapan kerja rendah, termasuk Prodi Keguruan.
Ia menilai kebijakan itu tidak boleh hanya diukur dari angka serapan tenaga kerja formal.
Menurut dia, pendidikan keguruan memiliki nilai strategis karena melahirkan tenaga pendidik yang berperan membangun generasi bangsa.
“Ilmu keguruan melahirkan guru, bukan sekadar pekerja. Meski bukan berstatus guru, ilmunya tetap bermanfaat dalam kehidupan,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKS itu pun mengungkap kebutuhan guru di Jakarta masih tinggi.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ibu kota masih kekurangan ribuan tenaga pengajar, terutama di tingkat sekolah dasar.
Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada kualitas pembelajaran apabila tidak segera diatasi.
“Kekurangan guru juga berpotensi menambah beban kerja tenaga pendidik yang ada saat ini,” tandasnya.
Sebagai solusi, Subki mengusulkan pemerintah memperketat proses seleksi calon guru, bukan malah menghapus program studi keguruan.
Menurut dia, seleksi yang ketat akan menghasilkan guru profesional, kompeten, dan siap menjawab tantangan pendidikan modern.
“Seleksi lebih ketat agar menghasilkan guru yang berkualitas,” ucapnya.
Lanjutnya, tak hanya soal jumlah guru, DPRD DKI juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
Subki menilai guru harus mendapatkan upah yang manusiawi agar dapat bekerja dengan tenang dan fokus mendidik siswa.
“Upah guru harus lebih manusiawi agar mereka bisa mengajar dengan tenang dan semangat,” pungkasnya. (fer)
