Jaksa Agung Perintahkan Kejaksaan Daerah Bongkar Korupsi Besar

HALLONEWS.ID – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran kejaksaan di daerah agar tidak ragu mengusut kasus korupsi berskala besar.

Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah harus sejalan bahkan setara dengan yang dilakukan di tingkat pusat.

Arahan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua pada Selasa (31/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin mengingatkan agar penanganan perkara tidak hanya terpaku pada kasus dana desa, melainkan juga berani menyasar perkara dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar.

“Keberanian dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam membongkar praktik korupsi yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang aktif melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, Burhanuddin tak segan menegur unit kerja yang dinilai masih pasif dalam mengungkap perkara besar.

Dalam paparannya, Burhanuddin turut menyinggung sejumlah kasus besar di Papua, seperti dugaan korupsi dana PON XX serta pembangunan fasilitas aerosport di Mimika. Ia menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara secara maksimal.

Saat ini, tercatat masih ada tunggakan uang pengganti sebesar Rp97,14 miliar yang belum terselesaikan di wilayah Papua. Ia meminta jajaran segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Tak hanya di bidang tindak pidana khusus, Burhanuddin juga menyoroti sektor lain. Di bidang pidana umum, ia menyinggung masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi serta adanya tunggakan eksekusi terhadap terpidana dan barang bukti di sejumlah daerah.

Selain itu, ia meminta penanganan perkara yang menjadi perhatian publik dilakukan secara profesional, termasuk kasus penembakan pesawat Smart Air oleh kelompok kriminal bersenjata di Merauke.

Di sektor intelijen, pengawalan terhadap proyek strategis nasional juga menjadi perhatian. Tercatat ada 38 proyek di Papua dengan total nilai mencapai Rp3,7 triliun yang harus dikawal secara ketat.

Menutup arahannya, Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan mewaspadai potensi perlawanan balik dari pelaku korupsi atau corruptors fight back.

Ia menegaskan bahwa setiap penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. (*)