Kelurahan Maju dan Tertinggal di Jakarta Jadi Sorotan, Ini Respons Pramono Anung
Kantor kelurahan disebut ujung tombak pemerintah. Pramono minta pelayanan berubah total.
HALLONEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mulai membenahi wajah pelayanan publik dari level paling bawah.
Menurut Pramono, kantor kelurahan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai tempat mengurus surat menyurat atau administrasi semata.
Kelurahan, kata dia, merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat setiap hari.
“Bagi saya, kantor kelurahan bukan sekadar tempat administrasi, tetapi garda terdepan pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat,” ujar Pramono kepada wartawan Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, banyak kantor kelurahan sebelumnya dinilai belum representatif, mulai dari ruang tunggu sempit, fasilitas minim, tidak ramah disabilitas, hingga sistem pelayanan yang belum nyaman.
“Kondisi tersebut selama ini membuat masyarakat merasa pelayanan pemerintah masih berjarak dan belum sepenuhnya berpihak kepada warga,” kata Pramono.
Karena itu, Pramono meminta program renovasi kantor kelurahan terus dilanjutkan setiap tahun agar kualitas pelayanan di seluruh Jakarta bisa merata.
“Saya meminta Biro Pemerintahan dan jajaran Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan pembenahan kantor kelurahan sebagai agenda prioritas berkelanjutan,” ucapnya.
Empat kantor kelurahan yang diresmikan kini hadir dengan fasilitas lebih modern dan inklusif.
Gedung baru dilengkapi lift, akses penyandang disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, sistem proteksi kebakaran, pengolahan air, listrik cadangan, hingga pemanfaatan panel surya.
Selain itu, bangunan juga dirancang untuk mendukung berbagai fungsi sosial dan pemerintahan, seperti kegiatan PAUD, operasional tiga pilar (lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas), serta dukungan sarana bagi petugas PPSU.
Menurut Pramono, pembaruan fisik gedung harus berjalan seiring dengan perubahan budaya kerja aparatur.
Pramono menegaskan gedung baru tidak akan berarti bila pelayanan tetap lambat, berbelit, dan tidak ramah.
Ia ingin warga yang datang ke kantor kelurahan merasa nyaman, mudah dilayani, dan tidak dipersulit dalam mengurus kebutuhan administrasi.
“Kalau masyarakat merasa nyaman, bahkan seperti di rumah sendiri saat datang ke kantor kelurahan, maka pemerintahan tingkat bawah akan berjalan baik,” pungkasnya. (fer)
