Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Singgung Biaya Politik Mahal

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menilai fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan sistem rekrutmen kepemimpinan melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

“Kalau ditanya kenapa bisa terjadi, ya karena yang memilih adalah rakyat. Artinya, mekanisme ini belum tentu menjamin menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujar Tito Karnavian usai rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, pilkada langsung memang memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah kelemahan, salah satunya tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong praktik korupsi setelah kandidat terpilih.

Selain faktor biaya politik, Tito juga menyinggung persoalan kesejahteraan dan moral hazard yang turut memengaruhi perilaku kepala daerah.

Ia menegaskan, maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistematis.

“Ini bukan sekadar kasus per kasus, tetapi ada persoalan mendasar yang perlu dievaluasi bersama,” katanya.

Data menunjukkan bahwa sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Februari 2025, setidaknya sudah ada 10 kepala daerah yang terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus terbaru menimpa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diamankan dalam operasi KPK pada Jumat (10/4/2026).

Dalam kasus tersebut, KPK mengungkap adanya dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat daerah dengan modus tertentu.

Pemerintah menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. (agn)