Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Milik Gubernur Kaltim Bikin Gaduh
Polemik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut sensitivitas penggunaan anggaran di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
HALLONEWS.ID – Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar menjadi sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Rudy Mas’ud menyatakan hingga kini dirinya masih menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan dinas karena belum tersedia kendaraan operasional dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujarnya.
Persoalan anggaran Rp8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Ia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem.
Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
Foto: Hallonews
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri.
Mengacu Aturan
Pengadaan kendaraan dinas pejabat daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
Regulasi tersebut mengatur jenis kendaraan yang dapat digunakan kepala daerah.
Dalam aturan itu disebutkan gubernur berhak atas satu unit mobil sedan dengan kapasitas maksimal 3.000 cc serta satu unit kendaraan jenis jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc sebagai kendaraan perorangan dinas.
Polemik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut sensitivitas penggunaan anggaran di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, mengatakan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada Rudy terkait polemik tersebut.
Menurut Sarmuji, meskipun kondisi geografis Kalimantan Timur tergolong berat dengan wilayah yang luas, kebijakan anggaran tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji, Jumat (27/2/2026).
Ia menambahkan bahwa setiap penggunaan anggaran perlu diukur secara bijak dan proporsional. (min)
