PDIP Sentil Wacana Koalisi Permanen yang Digagas Golkar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan koalisi permanen sejati adalah dengan rakyat, merespons wacana koalisi permanen Partai Golkar yang digagas Bahlil Lahadalia untuk stabilitas politik nasional.

Minggu, 15 Februari 2026 - 12:58 WIB
PDIP Sentil Wacana Koalisi Permanen yang Digagas Golkar
Hasto Kristiyanto. (Dok Hallonews)

HALLONEWS.ID – Dinamika politik nasional kembali menghangat setelah Hasto Kristiyanto menegaskan sikap berbeda terkait wacana koalisi permanen yang sebelumnya digaungkan Partai Golkar.

Menurut Hasto, bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), koalisi yang bersifat permanen bukanlah antarpartai, melainkan dengan rakyat.

“Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat,” ujar Hasto, Minggu (15/2/2026).

Hasto menekankan bahwa PDIP memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat dalam setiap dinamika politik.

Ia menyebut konfigurasi politik nasional memang terus berubah, membuka peluang kerja sama antarpartai. Namun, partainya tidak akan mencampuri kedaulatan partai lain yang menggagas model koalisi tertentu.

“Kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa PDIP memilih menjaga fleksibilitas politik dibanding terikat dalam kerja sama jangka panjang yang mengikat secara permanen.

Wacana koalisi permanen sendiri sebelumnya disampaikan dalam Rapimnas I 2025 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut koalisi permanen diperlukan untuk menjamin stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan nasional.

“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam siaran persnya.

Golkar menyebut konsep ini sebagai transformasi dari koalisi elektoral taktis menuju koalisi ideologis dan strategis berbasis kesamaan platform kebijakan.

Artinya, koalisi tidak hanya dibangun untuk memenangkan pemilu, tetapi juga untuk memastikan dukungan politik yang solid di parlemen dan pemerintahan. (wib)