Pendamping PKH Bekasi Curhat Tak Digaji Tetap, Gus Ipul Akui Dukungan Belum Maksimal
Keluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Bekasi soal tidak adanya gaji tetap membuat Menteri Sosial Saifullah Yusuf angkat bicara.
HALLONEWS.ID – Keluhan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bekasi soal tidak adanya gaji tetap membuat Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angkat bicara.
Sejumlah pendamping mengaku masih bekerja tanpa kepastian honor tetap meski memegang peran penting dalam pendataan dan pendampingan penerima bantuan sosial (bansos).
Keluhan tersebut mencuat dalam forum sosialisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/3/2026) malam.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat akurasi data bansos nasional, suara dari lapangan justru mengungkap persoalan lain. Para pendamping yang menjadi ujung tombak program sosial mengaku belum mendapatkan kepastian kesejahteraan.
Gus Ipul Akui Dukungan Belum Maksimal
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengakui bahwa dukungan terhadap operator data desa maupun pendamping program sosial memang belum sepenuhnya optimal.
Ia mengatakan pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan dukungan terhadap sistem pendataan sosial semakin jelas dan terstruktur.
“Dukungan itu ada, tetapi memang belum maksimal. Ke depan kami akan membuat MoU dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa untuk memperkuat pengelolaan data ini,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurutnya, penguatan sistem data sosial menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Gus Ipul bahkan menyebut upaya pemutakhiran data tersebut sebagai “jihad data” untuk memastikan program bantuan negara sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun ia juga mengakui bahwa tidak semua pihak yang terlibat dalam proses pendataan telah mendapatkan dukungan yang memadai.
“Tidak semua yang memiliki posisi strategis itu telah terpenuhi hak-hak dasarnya, termasuk operator data desa,” tegasnya.
Pemkab Bekasi Beri Tali Asih
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan dukungan kepada para pendamping PKH melalui dana insentif yang disebut sebagai tali asih.
Menurut Asep, pendamping PKH di Kabupaten Bekasi menerima insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
“Bahasanya bukan gaji, tetapi tali asih. Mereka menerima Rp500 ribu per bulan yang dibayarkan per tiga bulan, jadi sekitar Rp1,5 juta per trimester,” kata Asep.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga tengah menyiapkan penguatan sarana pendataan melalui program satu desa satu laptop.
Program tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan ketiga tahun 2026.
Beban Kerja Operator Berbeda
Asep mengakui tantangan dalam pengelolaan data sosial di Kabupaten Bekasi cukup besar karena jumlah penduduk di setiap desa berbeda.
Perbedaan jumlah penduduk tersebut berdampak pada tidak meratanya beban kerja operator maupun pendamping program sosial.
Karena itu, pemerintah daerah membuka kemungkinan menambah operator di desa-desa yang memiliki jumlah penduduk lebih besar.
Peran Penting Pendamping PKH
Pendamping PKH selama ini memegang peran penting dalam memastikan bantuan sosial dari pemerintah tersalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang berhak.
Selain melakukan pendataan, mereka juga melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan sosial dapat dimanfaatkan secara optimal.
Meski kesejahteraan mereka belum sepenuhnya terpenuhi, pemerintah berharap para pendamping tetap dapat menjalankan tugasnya sehingga penyaluran bansos menjadi lebih profesional dan tepat sasaran. (dul)
