Pengamat Soroti Kepala Daerah “Boneka”, Faktor Uang hingga Minim Kapabilitas

HALLONEWS.ID – Founder Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyoroti banyaknya kepala daerah yang dinilai seperti “boneka” dan tidak memiliki kapabilitas memadai.

Menurut Ujang, lemahnya kapasitas kepala daerah tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi sejumlah faktor sejak proses pencalonan.

Ia menjelaskan, salah satu faktor utama adalah besarnya peran modal finansial dalam proses politik. Kandidat dengan kemampuan finansial tinggi dinilai lebih mudah mendapatkan dukungan, terutama dari partai politik.

“Sering kali rekomendasi partai tidak sepenuhnya melihat kualitas calon, tetapi lebih pada seberapa besar sumber daya yang dimiliki. Dalam praktik demokrasi kita, itu sangat menentukan,” ujar Ujang kepada Hallonews di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kompetensi, namun minim dukungan finansial, cenderung sulit bersaing dalam kontestasi politik.

Selain faktor dana, Ujang juga menyoroti aspek kualitas personal kandidat. Menurutnya, masih banyak calon kepala daerah yang belum memiliki kemampuan kepemimpinan, keahlian teknis, maupun strategi komunikasi yang memadai untuk mengelola pemerintahan daerah.

“Pada akhirnya, banyak kepala daerah terpilih bukan karena kapabilitas, tetapi karena praktik politik uang. Ini yang kemudian berdampak pada kualitas kepemimpinan di daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah kepala daerah yang dinilai belum memahami peran strategisnya sebagai pimpinan tertinggi di wilayah.

Ia mencontohkan posisi kepala daerah sebagai Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang seharusnya menjadi pengarah utama bagi berbagai instansi vertikal di daerah.

“Yang memprihatinkan, banyak kepala daerah tidak paham bahwa dia adalah Ketua Forkopimda. Padahal instansi lain menunggu arahan dari kepala daerah,” ujar Tito.

Dengan latar belakang sebagai anggota kepolisian, Tito membandingkan pengalamannya saat bertugas di daerah. Ia menegaskan bahwa institusi seperti TNI dan Polri pada dasarnya menunggu inisiatif dari kepala daerah dalam menghadapi berbagai situasi.

“Kami selalu menunggu arahan gubernur, bupati, atau wali kota. Tapi banyak yang belum menyadari bahwa mereka adalah pemimpin utama di wilayahnya,” pungkasnya. (agn)