PRIMA Kecam Dugaan Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS, Desak Polisi Usut Tuntas
Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal mengecam dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku serta motifnya agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat.
HALLONEWS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal, mengecam keras dugaan penyiraman air keras yang menimpa seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Ia menilai tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan tidak manusiawi yang berpotensi merusak iklim demokrasi. Karena itu, Alif meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara serius dan transparan agar kasus tersebut bisa terungkap dengan jelas.
“Kami mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. Aparat kepolisian harus segera mengusut kasus ini secara serius dan terbuka,” kata Alif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, insiden kekerasan seperti itu dapat memicu keresahan publik jika tidak segera ditangani secara tegas. Apalagi di tengah upaya pemerintah yang sedang menjalankan berbagai program untuk kepentingan masyarakat.
Alif mengingatkan bahwa peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi yang dapat memperkeruh suasana jika tidak segera diungkap secara jelas oleh aparat penegak hukum.
“Peristiwa seperti ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memancing situasi yang tidak kondusif di tengah berbagai program kerakyatan pemerintah. Karena itu kepolisian harus bergerak cepat agar tidak berkembang spekulasi liar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya proses pengusutan yang terbuka kepada publik agar tidak muncul anggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara kritis dari kalangan aktivis.
Menurut Alif, transparansi dalam penanganan kasus akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Agar tidak muncul opini bahwa ada upaya membungkam suara kritis para aktivis, maka kasus ini harus diungkap hingga tuntas, termasuk pelaku dan motif di balik kejadian tersebut,” katanya.
Alif menambahkan, selama ini pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat sipil. Ia menilai keberadaan kelompok-kelompok kritis penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Dalam banyak kesempatan, pemerintah juga merangkul kelompok-kelompok yang kritis untuk memberikan masukan. Hal itu penting agar jalannya pemerintahan tetap seimbang dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya. (ren)
