Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh

HALLONEWS.ID – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk menyelaraskan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen guna mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat mengambil peran pada sektor-sektor yang belum ditangani oleh kementerian dan lembaga (K/L) melalui Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.

Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026), Tito menjelaskan bahwa Renduk Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama pemulihan permanen selama periode 2026–2028.

Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.

Menurut Tito, pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah akan menghindari tumpang tindih program serta mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat terdampak.

“Yang perlu kita lakukan adalah sinkronisasi secara detail. Daerah harus mengetahui program apa saja yang sudah ditangani pemerintah pusat sehingga bisa fokus pada sektor lain yang belum tersentuh,” ujar Tito.

Ia mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merencanakan 1.141 kegiatan yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik. Karena itu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk menangani infrastruktur lain yang belum masuk dalam program kementerian tersebut.

Untuk mendukung langkah tersebut, Satgas PRR akan meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program pemulihan agar merinci seluruh kegiatan beserta lokasi pelaksanaannya.

Data yang lebih rinci diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan pemulihan yang masih belum tertangani.

Selain koordinasi program, Tito juga menyoroti pentingnya optimalisasi kapasitas fiskal daerah. Ia menyebut wilayah terdampak di Aceh telah menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurutnya, skema hibah antardaerah juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan. Daerah yang memperoleh alokasi anggaran lebih besar dapat membantu daerah lain yang terdampak namun memiliki kemampuan fiskal lebih terbatas.

Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan penuh terhadap program pemulihan permanen. Bahkan Presiden telah mengeluarkan arahan resmi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan agar proses pemulihan tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

Kunjungan kerja Satgas PRR Pascabencana Sumatera ke Aceh menjadi bagian penting dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Program ini merupakan tindak lanjut dari Renduk Pascabencana Sumatera yang telah disusun secara lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2028.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh. (agn)