Satu Tahun Kepemimpinan Dedie–Jenal, IPM Naik dan Kemiskinan Turun
Satu tahun kepemimpinan Dedie-Jenal di Kota Bogor menunjukkan IPM naik, inflasi dan kemiskinan turun. Pemkot fokus buka lapangan kerja dan perbaikan data bantuan sosial.
HALLONEWS.ID – Memasuki satu tahun kepemimpinan, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor Tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Selain itu, tingkat inflasi tercatat menurun, diikuti penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan capaian tersebut menjadi fondasi awal yang harus terus diperkuat pada tahun berikutnya.
“Tidak boleh kendor. Ini baru tahun pertama. Ke depan ada rencana-rencana untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pendidikan dan sosial,” ujarnya usai rapat pimpinan di Bumi Ageung Batutulis, Jumat (20/2/2026).
Fokus Buka Lapangan Kerja
Menurut Dedie, pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas utama. Peningkatan peluang kerja, kata dia, harus berjalan seiring dengan kemudahan perizinan usaha.
“Keterkaitan antarprogram harus kuat. Peningkatan lowongan kerja harus didukung kemudahan perizinan. Semua sepakat untuk terus menggelorakan semangat membangun Bogor yang lebih baik,” katanya.
Evaluasi satu tahun ini juga menjadi momentum memperbaiki strategi pembangunan agar lebih terarah dan berkelanjutan.
Dedie menambahkan, pada 2026 Pemkot Bogor akan melakukan perbaikan data terpadu guna mengoptimalkan intervensi kesejahteraan.
Selama ini, berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, satu keluarga hanya menerima satu jenis bantuan, sementara keluarga lain menerima jenis bantuan berbeda.
Ia mencontohkan program seperti PKH, PBI, Kartu Indonesia Pintar, hingga bantuan beras yang penerimanya sering kali berbeda karena data belum sinkron.
“Kalau datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka intervensinya bisa fokus ke satu keluarga. Dalam kurun waktu tertentu, keluarga tersebut bisa naik kelas dari prasejahtera menjadi sejahtera,” jelasnya.
Dengan evaluasi satu tahun ini, Pemkot Bogor berharap tren positif pada indikator pembangunan dapat terus dijaga sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur. (opy)
