Skema “Alamat Tembak” Terbongkar, Kartel Haji Asal Indonesia Sulap Sistem Haji Nusuk Saudi Arabia
Presiden Prabowo fokus membenahi haji nasional, namun kartel Haji asal Indonesia raup kuota haji bagi WNI diaspora.
HALLONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto terus memberi perhatian pada agenda strategis penyelenggaraan haji 2026.
Menurutnya, Pemerintah menargetkan layanan haji yang lebih efisien, biaya yang lebih ringan, serta sistem antrean yang lebih singkat.
Optimisme itu terlihat dari sejumlah indikator. Ongkos haji 2026 diklaim turun rata-rata Rp2 juta per jemaah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di tengah tekanan harga energi global akibat dinamika geopolitik Timur Tengah.
Presiden juga menegaskan kebijakan haji tidak boleh membebani calon jemaah dengan biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
Selain soal biaya, pemerintah mengarahkan pembenahan pada masa tunggu keberangkatan.
Antrean yang sebelumnya sangat panjang disebut mulai ditekan menjadi sekitar 26 tahun, dengan target terus dipangkas secara bertahap.
Senada dengan itu, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai perhatian Presiden terhadap sektor haji bukan sekadar retorika administratif.
“Presiden menunjukkan komitmen kuat membenahi tata kelola haji secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal pelayanan, tetapi efisiensi, keberpihakan kepada jemaah, dan keberanian mengambil terobosan,” katanya dikutip pada Senin (20/4/2026).
Celah Jalur Nusuk Negara Minoritas Muslim di Luar Negeri Terbuka
Berdasarkan informasi yang diterima Redaksi di tengah agenda reformasi itu, praktik manipulasi domisili dalam pendaftaran haji melalui platform Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bernama Nusuk mulai terungkap.
Sistem Nusuk sejatinya disiapkan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara non-muslim.
Skema ini memberi akses bagi diaspora Muslim untuk mendaftar haji secara mandiri tanpa menunggu antrean panjang di Indonesia.
Namun, sejumlah pihak memanfaatkan celah administratif dengan merekayasa alamat tinggal calon jemaah.
Dalam modus yang dikenal sebagai “alamat tembak”, calon jemaah dari Indonesia dibuat seolah-olah berdomisili sah di luar negeri agar dapat mengakses kuota diaspora.
Praktik itu diduga melibatkan broker, agen perjalanan lintas negara, hingga penyedia alamat administratif berupa apartemen, kantor, atau komunitas diaspora.
Sejumlah negara di Eropa, Amerika, dan Asia non-muslim disebut kerap dijadikan titik pendaftaran.
Biaya Fantastis dan Risiko Reputasi
Ratusan calon jemaah diduga telah berangkat melalui jalur ini sejak 2024 hingga 2026. Biaya yang dibebankan berkisar Rp300 juta hingga Rp500 juta per orang.
Secara administratif, paspor dan visa mungkin tercatat sah. Namun masalah utama diduga terletak pada validitas dokumen domisili dan izin tinggal yang menjadi syarat utama skema diaspora.
Jika terbukti tidak sah, keberangkatan berpotensi melanggar ketentuan otoritas Arab Saudi.
Menjelang musim haji 2026, otoritas Saudi mulai memperketat verifikasi pendaftar yang mengklaim diaspora.
Ironisnya, langkah ini juga berdampak pada WNI diaspora yang benar-benar tinggal sah di luar negeri. Sebagian menghadapi pemeriksaan tambahan bahkan terancam gagal berangkat.
Situasi ini dinilai bisa mencoreng reputasi jemaah Indonesia sekaligus mengganggu kepercayaan kerja sama pengelolaan haji antara Indonesia dan Arab Saudi. (Redaksi)
