Soroti Peran FPK, Legislator Usul Komposisi Anggota Libatkan Warga Betawi
DPRD DKI menyoroti komposisi Forum Pembauran Kebangsaan agar lebih inklusif, termasuk keterlibatan masyarakat Betawi.
HALLONEWS.ID – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI Jakarta dengan mengusung tema “Membangun Kolaborasi dan Silaturahmi Kebangsaan”.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Heri Kustanto, menyebut forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan unsur masyarakat dalam menjaga harmoni di Jakarta yang majemuk.
“FPK memiliki peran strategis sebagai wadah representasi berbagai suku dan daerah di Indonesia yang berada di Jakarta,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (11/4/2026).
Heri juga menyoroti pentingnya komposisi keanggotaan FPK agar lebih inklusif dengan mengakomodasi masyarakat asli Jakarta.
“Setidaknya 20 hingga 30 persen anggota FPK berasal dari penduduk asli Jakarta, khususnya masyarakat Betawi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk mendominasi, melainkan untuk memperkuat komunikasi di tengah masyarakat Jakarta yang heterogen.
Selain itu, Heri mengusulkan pembatasan masa jabatan pengurus FPK maksimal dua periode guna mendorong regenerasi organisasi.
Menurutnya, ketentuan tersebut belum diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja FPK.
Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong revisi aturan tersebut agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik di lapangan.
“Perlu segera direvisi agar tidak menimbulkan polemik,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKB itu menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan FPK menjadi langkah penting dalam menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di DKI Jakarta.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus didorong melalui forum ini,” pungkasnya. (fer)
