Surat DPP PKS Bocor! Kursi Ketua DPRD Jakarta Resmi Digoyang

HALLONEWS.ID – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli membenarkan adanya proses rotasi pimpinan DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi PKS.

Pergantian tersebut disebut merupakan tindak lanjut keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Taufik menjelaskan, Fraksi PKS di DPRD DKI merupakan perpanjangan tangan struktur partai.

Karena itu, setiap penugasan politik dijalankan berdasarkan arahan partai melalui jalur organisasi dari DPP ke DPW, lalu diteruskan ke fraksi.

“Khusus untuk Jakarta, seluruh keputusan strategis berada di bawah kendali langsung DPP PKS karena status Jakarta sebagai daerah khusus dan pusat pemerintahan nasional,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Ia mengungkapkan, DPW PKS DKI telah menerima surat dari DPP yang memerintahkan rotasi jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Aliyudin yang kini menjabat Ketua DPW PKS DKI Jakarta.

“Setelah menerima arahan tersebut, DPW kemudian meneruskan keputusan itu kepada Fraksi PKS DPRD DKI untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Taufik menegaskan, pergantian Ketua DPRD tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Prosesnya harus melalui surat resmi ke pimpinan DPRD, diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, lalu kembali ke DPRD untuk ditetapkan melalui rapat paripurna,” jelasin.

“Koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta juga menjadi bagian dari tahapan administratif tersebut,” tambahnya.

Rotasi Disebut Bagian Konsolidasi Pasca Munas PKS

Taufik menuturkan, pergantian jabatan di internal PKS merupakan hal wajar setelah Musyawarah Nasional PKS 2025 yang menetapkan kepemimpinan baru di tingkat pusat.

Sejak saat itu, struktur kepengurusan PKS di berbagai daerah juga mengalami perubahan, termasuk di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

“Pimpinan baru tentu membutuhkan formasi terbaik untuk menjalankan roda organisasi secara efektif, termasuk penempatan kader di jabatan strategis publik,” ucapnya.

Khoirudin Dinilai Taat Keputusan Partai

Ia memastikan tidak ada polemik internal terkait rotasi tersebut. Lanjutnya, Khoirudin disebut menerima keputusan partai dan siap ditempatkan di posisi mana pun.

Taufik juga mengungkapkan, Khoirudin disiapkan mengemban tugas baru di tingkat DPP PKS dengan cakupan nasional.

“Pengalaman Ustadz Khoirudin sebagai pimpinan partai dan pejabat publik dinilai dibutuhkan untuk memperkuat konsolidasi PKS di seluruh provinsi,” tukasnya.

Tak Ada PLT, Tinggal Tunggu Proses Administratif

Taufik menepis isu penunjukan pelaksana tugas (PLT). Menurut dia, proses yang berjalan saat ini adalah pergantian definitif, bukan penunjukan sementara.

Fraksi PKS, kata dia, sudah menyerahkan seluruh dokumen ke DPRD DKI Jakarta.

“Kini proses tinggal menunggu tahapan administrasi di internal DPRD dan Kemendagri,” pungkasnya. (fer).