Tito Karnavian Ungkap Progres Penanganan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

HALLONEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan perkembangan terkini penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penjelasan tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4/2026) lalu.

Tito menegaskan, keberhasilan pemulihan daerah terdampak diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari kembalinya fungsi pemerintahan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, serta jaringan komunikasi juga menjadi fokus utama dalam percepatan rehabilitasi.

“Untuk Sumatera Barat relatif paling cepat. Dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 13 daerah sudah menunjukkan kondisi pemerintahan dan aktivitas masyarakat yang berjalan relatif lancar,” ujar mantan Kapolri ini.

Di Sumatera Utara, lanjutnya, sebagian besar wilayah juga menunjukkan progres signifikan, meski masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Sementara itu, di Aceh, sejumlah wilayah sudah mendekati kondisi normal, namun daerah seperti Aceh Tamiang masih memerlukan penanganan intensif.

Dalam hal penanganan pengungsi, Tito memastikan adanya kemajuan, terutama dalam pembangunan hunian sementara (huntara) serta rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Huntap menjadi prioritas paling penting, disusul pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat,” tegasnya.

Tito juga mengapresiasi sinergi lintas kementerian dan lembaga yang terus bekerja di lapangan. Salah satunya adalah respons cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani kerusakan infrastruktur, terutama akses jalan yang terdampak bencana.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen.
Pemerintah pun memperkirakan proses pemulihan secara menyeluruh akan memakan waktu hingga tiga tahun ke depan, mengingat luas dan kompleksnya dampak bencana.

“Permasalahannya sangat luas dan kompleks, sehingga disusun rencana induk oleh Bappenas untuk jangka waktu tiga tahun,” pungkasnya. (agn)