Usai Tragedi Bekasi Timur, Proyek Pembangunan Flyover Bulak Kapal Dikebut

HALLONEWS.ID – Pemerintah Kota Bekasi mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover (FO) Bulak Kapal sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, koordinasi intensif terus dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi guna mempercepat tahapan administrasi hingga penetapan ganti rugi bagi warga terdampak.

Langkah percepatan ini dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta api di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL lintas Cikarang–Jakarta.

Kepala Disperkimtan Kota Bekasi Widayat Subroto Hardi mengatakan proses pembebasan lahan kini memasuki tahap lanjutan setelah pengukuran bidang tanah dilakukan sejak Februari lalu.

“Prosesnya saat ini tinggal penetapan nilai ganti rugi. Kami berkoordinasi dengan BPN agar waktu penyelesaian bisa dipercepat,” kata Widayat kepada Hallonews, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembayaran ganti rugi dapat mulai dilakukan pada awal Juni 2026, dengan penyelesaian keseluruhan pembebasan lahan diharapkan rampung pada akhir bulan yang sama.

Proyek FO Bulak Kapal diperkirakan akan berdampak pada 73 kepala keluarga dengan total 73 bidang tanah, termasuk lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Bidang tanah tersebut tersebar di tiga kelurahan, yakni Duren Jaya sebanyak 21 bidang, Aren Jaya 17 bidang, dan Margahayu 23 bidang.

Pembangunan flyover ini dinilai penting karena masih adanya perlintasan sebidang yang kerap mengganggu arus lalu lintas sekaligus berisiko terhadap keselamatan perjalanan kereta.

“Dengan adanya flyover, perlintasan sebidang bisa dikurangi sehingga mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta menjadi lebih aman,” ucapnya.

Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menyebutkan pekerjaan konstruksi fisik ditargetkan mulai pada Mei atau Juni 2026, menyesuaikan kesiapan lahan.

Kepala DBMSDA Kota Bekasi Idi Sutanto mengatakan, proses lelang proyek konstruksi juga telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Sebagian lahan sudah mulai dibayarkan ganti ruginya dan tahap awal sudah bisa masuk proses lelang,” kata Idi.

Pembangunan FO Bulak Kapal diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp360 miliar, dengan rincian sekitar Rp107 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 253 miliar untuk konstruksi.

Adapun kebutuhan lahan mencapai sekitar 10.637 meter persegi, dengan panjang trase flyover sekitar 768 meter yang akan menghubungkan Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan proyek ini telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat, termasuk dukungan dari Prabowo Subianto.

Menurut dia, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perlintasan tidak sebidang, baik berupa flyover maupun underpass, terutama di kawasan dengan lalu lintas padat.

“Ini bagian dari upaya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk meningkatkan keselamatan transportasi,” kata Tri. (dul)