Wahidin Halim, Kisah Keteguhan Seorang Pelayan Publik yang Bongkar Kecurangan Program MBG

Profil Wahidin Halim, anggota DPR RI yang dikenal tegas, kembali jadi sorotan usai membongkar dugaan kecurangan dan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banten.

Minggu, 12 April 2026 - 11:53 WIB
Wahidin Halim, Kisah Keteguhan Seorang Pelayan Publik yang Bongkar Kecurangan Program MBG
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Wahidin Halim (IG wahidin Halim for Hallonews)

HALLONEWS.ID – Nama Wahidin Halim telah lama jadi bagian penting dalam perjalanan birokrasi dan politik di Provinsi Banten.

Sosok Wahidin Halim dikenal sebagai pemimpin yang tumbuh dari bawah bukan dari elite politik, melainkan dari dunia pendidikan dan pelayanan publik yang sederhana.

Lahir di Tangerang pada 7 Oktober 1954, Wahidin memulai kariernya sebagai seorang guru. Profesi ini bukan sekadar pekerjaan awal, melainkan fondasi yang membentuk karakter kepemimpinannya.

Dari ruang kelas, ia belajar pentingnya komunikasi, kesabaran, dan tanggung jawab—nilai-nilai yang kelak melekat kuat dalam setiap kebijakannya.

Perjalanan hidupnya kemudian berbelok ke jalur birokrasi. Ia menjadi pegawai negeri sipil dan perlahan meniti karier di lingkungan pemerintahan. Ketekunan dan kedisiplinannya membawanya pada posisi strategis, hingga akhirnya dipercaya menjadi Wali Kota Tangerang pada 2003. Ia memimpin kota tersebut selama dua periode hingga 2013.

Di bawah kepemimpinannya, Kota Tangerang mengalami transformasi signifikan. Wahidin dikenal fokus pada penataan kota, perbaikan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

Ia juga mendorong reformasi birokrasi di tingkat daerah, menjadikan pelayanan masyarakat lebih cepat dan transparan.

Kebijakan-kebijakan ini membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun berpihak pada kepentingan warga.

Keberhasilannya di tingkat kota menjadi batu loncatan menuju panggung yang lebih besar. Pada 2017, ia terpilih sebagai Gubernur Banten. Jabatan ini membawanya pada tantangan yang lebih kompleks, mulai dari pemerataan pembangunan hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Selama menjabat, Wahidin Halim berupaya membangun fondasi birokrasi yang bersih dan efisien. Ia mendorong digitalisasi layanan publik, memperbaiki akses pendidikan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur.

Di tengah berbagai keterbatasan dan dinamika politik, ia tetap berupaya menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Namun, perjalanan tersebut tidak lepas dari kritik. Beberapa kebijakannya sempat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski begitu, Wahidin dikenal sebagai sosok yang tidak mudah goyah. Ia mempertahankan gaya kepemimpinan yang lugas, bahkan terkadang blak-blakan, dalam menyampaikan pandangan maupun mengambil keputusan.

Di luar jabatan formal, Wahidin Halim dikenal sebagai pribadi yang religius dan sederhana. Ia kerap tampil tanpa kemewahan, mencerminkan kedekatannya dengan masyarakat. Baginya, jabatan adalah amanah, bukan sekadar simbol kekuasaan.

Warisan terbesar Wahidin mungkin bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat, tetapi juga perubahan pola pikir dalam birokrasi. Ia menanamkan pentingnya pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kritik Pelaksanaan MBG

Saat ini Wahidin Halim tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem dari wilayah Banten.

Namanya kembali mencuat karena melontarkan kritik pedas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama di wilayah Banten, tempatnya dipercaya sebagai wakil rakyat.

Mantan Gubernur Banten ini menyoroti pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis(MBG) yang sarat dengan praktik korupsi.

Wahidin menyatakan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebenarnya bagus untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, sayangnya ada banyak oknum yang memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan tak wajar.

Dia mengatakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di belakang rumahnya dan dikelola Yayasan Banten Hebat membuat sejumlah anak penerima MBG keracunan makanan pada waktu diberikan hari Rabu tanggal 8 April, karena diberikan telur pake mayones.

Ia menyebutkan hampir 100 orang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan tersebut.

“Sebagai anggota DPR bagi saya ini adalah sebuah catatan untuk dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) atau bila perlu ke Presiden. Karena program MBG ini memang belum dikelola secara baik, Jadi kalau sekarang banyak orang yang mengkritik ya memang praktiknya masih terjadi banyak persoalan,” tandasnya (wib)