Wamendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Pusat-Daerah Demi Sukseskan PSN Pesisir Pantura
Wamendagri Ribka tekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk sukseskan PSN pesisir Pantura Jawa secara efektif dan terarah.
HALLONEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional (PSN), khususnya pembangunan dan pengelolaan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi PSN di lapangan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam mengawal kesiapan regulasi sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda), khususnya yang wilayahnya dilintasi proyek strategis tersebut.
“Peran Kemendagri adalah mengawal dan memfasilitasi seluruh pemerintah daerah, terutama yang terdampak langsung program strategis nasional ini,” ujar Ribka.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa menjadi faktor krusial dalam menyukseskan pembangunan pesisir Pantura yang terintegrasi.
Selain itu, Ribka juga menekankan pentingnya keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, terutama melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
“Sinkronisasi RTRW dan RPJMD daerah sangat diharapkan agar arah pembangunan sejalan dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan pesisir Pantura Jawa berjalan secara strategis, terarah, dan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Upaya ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan pesisir yang selama ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan pembangunan. (agn)
