Populi Center: Jangan sampai Indonesia Jadi “Stempel Politik” di “Board of Peace”

HALLONEWS.ID -Peneliti Populi Center, Yugolastarob Komeini, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjalankan rencana keterlibatan Indonesia di Board of Peace (BoP). Ia menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bumerang jika tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak selaras dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jangan sampai Indonesia justru menjadi stempel politik kekuatan tertentu atas nama perdamaian,” tegas Yugo di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, rencana pengiriman 8.000 personel nonkombatan untuk misi kemanusiaan di Gaza harus disertai ukuran keberhasilan yang jelas, akuntabel, dan bisa dievaluasi publik. Tanpa mekanisme itu, keterlibatan Indonesia akan berisiko kehilangan arah diplomatiknya.

“Kita bicara misi kemanusiaan, tapi tanpa tolok ukur yang terbuka, Indonesia bisa terseret ke dalam permainan geopolitik yang tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional,” ujarnya.

Yugo menilai, di tengah politik global yang semakin transaksional, langkah Indonesia bergabung dalam BoP bisa menimbulkan dilema baru. Bila mekanisme BoP tidak efektif atau justru menimbulkan dampak negatif, Indonesia bisa dianggap turut melegitimasi kebijakan yang bertentangan dengan nilai perdamaian.

“Risiko paling serius adalah pada legitimasi. Jika forum ini gagal atau disalahgunakan, nama Indonesia akan ikut tercoreng karena menjadi bagian dari struktur yang bermasalah,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa isu Palestina tidak boleh digantungkan hanya pada satu forum seperti BoP. Indonesia, kata Yugo, seharusnya tetap menjaga jalur diplomasi multilateral yang terhubung dengan PBB, agar konsistensi politik luar negeri tetap terjaga.

“Kita harus tetap bersuara keras meski pandangan berbeda. Jangan sampai posisi Indonesia terbaca terlalu condong pada satu kekuatan besar,” katanya.

Selain aspek diplomasi, Yugo menyoroti pentingnya komunikasi publik yang terbuka mengenai agenda BoP. Pemerintah, menurutnya, harus menjelaskan secara transparan tujuan, risiko, dan bentuk keterlibatan Indonesia agar masyarakat memahami konteks dan mendukung kebijakan tersebut.

“Jika publik tidak tahu arah dan tujuan diplomasi ini, maka dukungan domestik bisa rapuh. Ini bahaya untuk kredibilitas politik luar negeri kita,” tegasnya.

Menurut Yugo, kunci keberhasilan Indonesia dalam BoP terletak pada tiga hal: mandat yang jelas, evaluasi terbuka, dan diplomasi multilateral yang konsisten. Tanpa itu, peran Indonesia hanya akan menjadi simbolik—tampak aktif secara politik, tetapi lemah secara substansi.

“Jangan sampai diplomasi perdamaian kita hanya berfungsi sebagai etalase moral tanpa pengaruh nyata di lapangan,” tutupnya. (ren)