Soroti Carut Marut JSDP, Dewan Sebut Proyek “Lamban” Nasional
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino melontarkan kritik keras atas lambannya proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP). Ia menegaskan proyek strategis nasional tak boleh berubah menjadi sumber kemacetan dan bahaya bagi warga.
HALLONEWS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melontarkan kritik keras terhadap lambannya progres Jakarta Sewerage Development Project (JSDP), proyek sanitasi berskala besar yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Wibi, proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat tersebut memang penting bagi masa depan Jakarta. Namun, pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan persoalan baru yang justru merugikan masyarakat.
“Proyek besar harus dikelola dengan disiplin besar. Jangan sampai niat baik membangun sistem sanitasi justru meninggalkan lubang dan kemacetan yang tak berkesudahan,” kata Wibi kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Wibi secara khusus menyoroti kondisi di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Jalur busway dan sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut disebut belum sepenuhnya dipulihkan pasca-pekerjaan galian.
Ia menyebut persoalan itu sudah berlangsung hampir dua tahun tanpa kepastian penyelesaian.
“Kalau sudah bertahun-tahun belum rampung, ini bukan lagi persoalan biasa. Ini soal pengawasan dan pengendalian proyek. Saya sudah beberapa kali meninjau, tapi progresnya belum jelas,” tegas legislator Fraksi NasDem tersebut.
Menurutnya, keterlambatan ini diduga terjadi akibat kurangnya koordinasi antara kontraktor pelaksana pekerjaan bawah tanah dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengembalian kondisi jalan.
Wibi menegaskan tidak boleh ada praktik saling lempar tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Yang menggali harus bertanggung jawab, yang menutup juga harus memastikan standar kualitasnya terpenuhi. Jangan sampai publik jadi korban hanya karena kontraktornya tidak sinkron. Jakarta bukan kota yang bisa terus-menerus dibongkar tanpa kepastian,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa status sebagai Proyek Strategis Nasional tidak membuat JSDP kebal dari kritik dan evaluasi. Justru, menurutnya, proyek dengan label nasional harus berada dalam pengawasan ekstra ketat.
“Karena ini proyek nasional, maka standar pengawasannya harus lebih tinggi. Jangan sampai proyek jangka panjang yang baik merusak reputasinya karena tata kelola yang lemah,” tambahnya.
Wibi memastikan DPRD DKI Jakarta akan meminta penjelasan dari dinas terkait mengenai titik-titik galian yang belum dipulihkan, khususnya di kawasan Jembatan Besi.
Ia juga menuntut adanya target penyelesaian yang jelas dan transparan agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Jakarta harus tertata rapi. Warga berhak atas jalan yang aman, nyaman, dan bebas dari hambatan. Jangan sampai proyek yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup justru mengganggu aktivitas harian warga,” pungkasnya. (fer)
