Blak-blakan Soal PAD Jakarta, Ketua DPRD Sebut BUMD Jadi Kunci Utama

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi motor utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Kamis, 5 Maret 2026 - 23:00 WIB
Blak-blakan Soal PAD Jakarta, Ketua DPRD Sebut BUMD Jadi Kunci Utama
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin. Foto: Hallonews/Feris Pakpahan.

HALLONEWS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai tulang punggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta pada masa mendatang.

“Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional menyimpan potensi perputaran uang yang sangat besar,” katanya kepada wartawan Kamis (5/3/2026).

Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya dapat dimaksimalkan oleh BUMD untuk memperkuat kontribusi terhadap kas daerah.

“Harapan kita BUMD bisa menjadi tambang emas bagi PAD Jakarta,” ujarnya.

Ia menilai besarnya aktivitas ekonomi yang berpusat di ibu kota menjadi peluang besar bagi perusahaan-perusahaan milik daerah untuk meningkatkan kinerja bisnis sekaligus memperkuat pemasukan daerah.

“Sebagian besar aktivitas ekonomi ada di Jakarta, begitu juga dengan peredaran uangnya,” jelasnya.

Lanjutnya, DPRD, kata Khoirudin juga menekankan agar penyusunan program kerja pemerintah daerah tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Khoirudin menegaskan, pihaknya akan memastikan setiap program yang dirancang oleh eksekutif tidak keluar dari prioritas pembangunan yang telah ditentukan.

“Kita memastikan program eksekutif tidak keluar dari prioritas yang sudah ditetapkan gubernur,” tegasnya.

Selain mendorong peningkatan kinerja BUMD, DPRD juga menyoroti pentingnya pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Fokus anggaran, menurutnya, harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat serta belanja wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Kita fokus pada belanja kebutuhan dasar dan mandatory spending, terutama layanan masyarakat,” tukasnya.

Ia juga mengingatkan agar belanja yang tidak bersifat mendesak dapat ditunda sementara waktu demi memastikan anggaran daerah benar-benar difokuskan pada program prioritas.

“Kalau bukan kebutuhan primer dan masih bisa ditunda, sebaiknya ditunda,” ujarnya.

Khoirudin menambahkan, prioritas pengeluaran daerah juga harus tetap menjaga keberlanjutan program pendidikan bagi warga Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Di sisi lain, ia mengapresiasi sejumlah BUMD yang mulai menunjukkan tren positif setelah sebelumnya sempat mengalami kerugian.

“Beberapa BUMD yang sebelumnya rugi kini mulai mencatat keuntungan. Mudah-mudahan ke depan kinerjanya semakin meningkat,” pungkasnya. (fer)