Jusuf Kalla Sentil Wacana Potong Gaji Menteri, Singgung Gaji Dirut BUMN dan DPR
Jusuf Kalla menyoroti wacana pemotongan gaji menteri dan mengingatkan potensi ketimpangan dengan gaji Dirut BUMN dan anggota DPR.
HALLONEWS.ID — Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyoroti wacana pemotongan gaji pejabat negara yang belakangan menjadi pembahasan pemerintah sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.
Jusuf Kalla atau JK mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang karena dapat menimbulkan ketimpangan baru dalam struktur penghasilan pejabat negara.
Menurutnya, gaji pokok menteri saat ini yang berkisar sekitar Rp19 juta per bulan sudah jauh lebih rendah dibandingkan gaji direktur utama BUMN. Jika gaji menteri kembali dipotong, maka selisih penghasilan antara menteri dan pimpinan BUMN akan semakin lebar.
“Kalau dipangkas lagi, nanti gaji Dirut BUMN makin jauh di atas menteri,” ujar JK dalam keterangan yang dikutip pada Minggu (22/3/2026).
Tak hanya membandingkan dengan pimpinan BUMN, JK juga menyinggung penghasilan anggota DPR yang disebutnya lebih tinggi dibandingkan gaji menteri. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemotongan tunjangan, JK menegaskan bahwa menteri pada dasarnya tidak memiliki tunjangan pribadi seperti yang sering dipersepsikan publik. Ia menjelaskan bahwa yang ada hanyalah biaya operasional jabatan, bukan tambahan penghasilan pribadi.
Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya membuka opsi efisiensi anggaran besar-besaran di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang melakukan pemangkasan gaji pejabat negara hingga anggota parlemen untuk mengalihkan anggaran kepada masyarakat rentan dan menjaga stabilitas fiskal negara.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa opsi pemotongan gaji kabinet dan DPR masih dalam tahap kajian mendalam oleh pemerintah.
Menurutnya, langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan fiskal negara sebagai langkah antisipasi, meskipun kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum berada dalam situasi krisis.
Dari sisi energi, pemerintah juga memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman untuk 21 hingga 25 hari ke depan. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah penghematan, termasuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik guna menekan konsumsi bahan bakar nasional. (fer)
